Respons Pemerintah Daerah terhadap Kebijakan DAU Specific Grant: Tinjauan Kualitatif Multi-Level dalam Perspektif Desentralisasi Fiskal

Michael Gorvb Sumbayak, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo

2026 | Tesis | S2 Administrasi Publik

 DAU yang merupakan bagian terbesar dari transfer ke daerah merupakan salah satu instrumen dari kebijakan desentralisasi fiskal bertujuan untuk pemerataan fiskal bagi seluruh daerah dalam rangka pencapaian kemandirian fiskal daerah. Pada perkembangannya,  penggunaan DAU secara keseluruhan  yang sebelumnya digunakan secara block grant, sejak PMK 211 dan PMK 212 Tahun 2022 diterbitkan, DAU tidak lagi sepenuhnya bersifat blockgrant, terdapat bagian dari DAU yang sudah tentukan penggunaannya. Hal ini mengakibatkan pola yang berubah dalam proses penganggaran dalam pemenuhan kebutuhan prioritas daerah. Tantangan penganggaran di daerah sangat bersinggungan dengan Pendapatan dan Belanja daerah. Sementara, daerah juga harus memenuhi kebijakan pemerintah pusat yang dihadapkan dengan pemenuhan program prioritas daerah. Penelitian ini berusaha menangkap respons dari pemerintah daerah terhadap kebijakan DAU terbaru untuk memenuhi program-program prioritas nasional. Selain itu, penelitian ini berusaha mendapat makna desentralisasi fiskal pasca kebijakan penggunaan DAU ini diterbitkan dari sisi pemerintah daerah sebagai objek yang melaksanakan kebijakan ini, dari pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan. 

 Objek pada penelitian ini aadalah pemerintah daerah yang berasal dari 3 tingkat ketergantungan fiskal daerah dan pemerintah pusat dengan memilih informan pemerintah daerah dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta informan pemerintah pusat dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Metode yang digunakan aadalah metode kualitatif dengan wawancara mendalam serta analisis dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada pemerintah daerah. Hasil dari penelitian ini aadalah terdapat 3 respons dari pemerintah daerah berdasarkan tingkat ketergantungan fiskal yaitu; autonomy, compliance, adaptive. Serta didapati, perlunya peningkatan koordinasi antar lembaga pada level pemerintah pusat dan kenyataan bahwa formula DAU selama ini bersifat mengakomodir belanja pegawai.

 The General Allocation Fund (DAU), which constitutes the largest portion of transfers to regions, is one of the instrumens of fiscal decentralization policy aimed at fiscal equality across all regions in order to achieve regional fiscal independence. In its development, the use of the entire DAU, previously used as a block grant, since the issuance of Minister of Finance Regulations 211 and 212 of 2022, the DAU is no longer entirely a block grant; some portions of the DAU have predetermined uses. This has resulted in a shift in the budgeting process in meeting regional priority needs. Budgeting challenges in regions are closely intertwined with regional revenue and expenditure. Meanwhile, regions must also comply with central government policies, which are faced with fulfilling regional priority programs. This study seeks to capture the responsses of local governments to the latest DAU policy to meet national priority programs. Furthermore, this study seeks to understand the meaning of fiscal decentralization after the issuance of the DAU use policy from the perspective of local governments as the objects implementing this policy, and from the perspective of the central government as the policymaker.

 The objects of this study were local governments from three levels of fiscal dependence between the regions and the central government. The informants were selected from the Regional Financial and Asset Management Agency (BPBD) and the central government from the Ministry of Finance and the Ministry of Home Affairs. The method used was a qualitative method with in-depth interviews and analysis of budget planning and implementation documents in local governments. The results of this study showed three responsses from local governments based on the level of fiscal dependence: autonomy, compliance, and adaptiveness. It also found the need for increased coordination between institutions at the central government level and the fact that the DAU formula has so far been accommodating employee expenditures.

Kata Kunci : DAU, Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Fiskal