Laporkan Masalah

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELA HAM LINGKUNGAN PASCA PUTUSAN MK TERKAIT UJI MATERIL PASAL 66 UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEADILAN ANTARGENERASI

RISMAWATI NUR, 4. Dr., Rr., Dinarjati Eka Puspitasari, S.H., M.Hum

2026 | Tesis | S2 Magister Hukum

Kriminalisasi terhadap pembela HAM lingkungan semakin meningkat, dengan berbagai tindakan hukum yang menargetkan individu atau kelompok yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penguatan perlindungan hukum terhadap pembela HAM lingkungan setelah pengujian Pasal 66 UU PPLH sebagai upaya menjamin hak partisipasi dan pencegahan kriminalisasi dibidang lingkungan hidup, serta untuk menganalisis kesesuaian putusan tersebut dengan prinsip keadilan antargenerasi dalam upaya menjamin keberlanjutan lingkungan hidup.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang dikaji.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat dua temuan penelitian. Pertama, adanya Putusan Nomor 119/PUU-XXIII/2025 memberikan perlindungan hukum kepada pembela HAM lingkungan berupa jaminan kepastian hukum terhadap penerapan Pasal 66 UU PPLH yang berdampak positif terhadap penguatan perlindungan hak konstitusional pembela HAM lingkungan melalui penegasan makna Pasal 66 UU PPLH, sehingga perlindungan tidak hanya dipahami secara sempit bagi korban dan/atau pelapor, tetapi juga mencakup setiap orang yang berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun, putusan tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus di bidang lingkungan hidup. Kedua, putusan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan antargenerasi karena perlindungan terhadap pembela HAM lingkungan merupakan bagian penting dari upaya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, memperkuat partisipasi publik, dan menjamin terpenuhinya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.

 

The criminalization of environmental human rights defenders has been increasingly on the rise, with various legal actions targeting individuals or groups advocating for the right to a good and healthy environment. Therefore, this study aims to examine the strengthening of legal protection for environmental human rights defenders following the judicial review of Article 66 of the Environmental Protection and Management Law (UU PPLH), as an effort to ensure the right to participation and prevent criminalization in the field of environmental protection. Additionally, the study seeks to analyze the alignment of the decision with the principle of intergenerational justice in efforts to ensure environmental sustainability.

This study employs a normative-empirical legal research methodology, integrating statutory, case law, and conceptual approaches. The data utilized are secondary in nature, comprising primary legal materials and secondary legal sources. Data analysis is conducted qualitatively and descriptively, aiming to provide a comprehensive and in-depth understanding of the legal issues under investigation.

Based on the research findings, two main conclusions are drawn. First, Constitutional Court Decision No. 119/PUU-XXIII/2025 provides legal protection to environmental human rights defenders by ensuring legal certainty in the application of Article 66 of the Environmental Protection and Management Law (UU PPLH). This decision positively reinforces the constitutional rights of environmental defenders by clarifying the scope and meaning of Article 66, thereby extending protection beyond merely the victims or complainants to encompass all individuals engaged in environmental protection and management efforts. Nonetheless, the implementation of this ruling remains incomplete, as law enforcement authorities have yet to fully operationalize its provisions in addressing environmental cases. Second, the decision aligns with the principle of intergenerational justice, as the protection of environmental human rights defenders is vital for maintaining environmental sustainability, strengthening public participation, and ensuring the right to a healthy and good environment for both current and future generations.

Kata Kunci : Legal Protection, Constitutional Court Decision, Environmental Human Rights Defenders, Anti-SLAPP, Intergenerational Justice.

  1. S2-2026-537265-abstract.pdf  
  2. S2-2026-537265-bibliography.pdf  
  3. S2-2026-537265-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2026-537265-title.pdf