PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELA HAM LINGKUNGAN PASCA PUTUSAN MK TERKAIT UJI MATERIL PASAL 66 UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEADILAN ANTARGENERASI
RISMAWATI NUR, 4. Dr., Rr., Dinarjati Eka Puspitasari, S.H., M.Hum
2026 | Tesis | S2 Magister Hukum
Kriminalisasi
terhadap pembela HAM lingkungan semakin meningkat, dengan berbagai tindakan
hukum yang menargetkan individu atau kelompok yang memperjuangkan hak atas
lingkungan hidup yang baik dan sehat. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan
untuk mengkaji penguatan perlindungan hukum terhadap pembela HAM lingkungan
setelah pengujian Pasal 66 UU PPLH sebagai upaya menjamin hak partisipasi dan
pencegahan kriminalisasi dibidang lingkungan hidup, serta untuk menganalisis
kesesuaian putusan tersebut dengan prinsip keadilan antargenerasi dalam upaya
menjamin keberlanjutan lingkungan hidup.
Penelitian
ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan,
pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan adalah
data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis
dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memberikan pemahaman yang lebih
mendalam mengenai permasalahan yang dikaji.
Berdasarkan
hasil penelitian, terdapat dua temuan penelitian. Pertama, adanya Putusan Nomor
119/PUU-XXIII/2025 memberikan perlindungan hukum kepada pembela HAM lingkungan
berupa jaminan kepastian hukum terhadap penerapan Pasal 66 UU PPLH yang
berdampak positif terhadap penguatan perlindungan hak konstitusional pembela
HAM lingkungan melalui penegasan makna Pasal 66 UU PPLH, sehingga perlindungan
tidak hanya dipahami secara sempit bagi korban dan/atau pelapor, tetapi juga
mencakup setiap orang yang berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup. Namun, putusan tersebut belum sepenuhnya
diimplementasikan oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus di bidang
lingkungan hidup. Kedua, putusan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan
antargenerasi karena perlindungan terhadap pembela HAM lingkungan merupakan
bagian penting dari upaya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, memperkuat
partisipasi publik, dan menjamin terpenuhinya hak atas lingkungan hidup yang
baik dan sehat bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.
The
criminalization of environmental human rights defenders has been increasingly
on the rise, with various legal actions targeting individuals or groups
advocating for the right to a good and healthy environment. Therefore, this
study aims to examine the strengthening of legal protection for environmental
human rights defenders following the judicial review of Article 66 of the
Environmental Protection and Management Law (UU PPLH), as an effort to ensure
the right to participation and prevent criminalization in the field of
environmental protection. Additionally, the study seeks to analyze the
alignment of the decision with the principle of intergenerational justice in
efforts to ensure environmental sustainability.
This
study employs a normative-empirical legal research methodology, integrating
statutory, case law, and conceptual approaches. The data utilized are secondary
in nature, comprising primary legal materials and secondary legal sources. Data
analysis is conducted qualitatively and descriptively, aiming to provide a
comprehensive and in-depth understanding of the legal issues under
investigation.
Based on the research findings, two main conclusions are drawn. First, Constitutional Court Decision No. 119/PUU-XXIII/2025 provides legal protection to environmental human rights defenders by ensuring legal certainty in the application of Article 66 of the Environmental Protection and Management Law (UU PPLH). This decision positively reinforces the constitutional rights of environmental defenders by clarifying the scope and meaning of Article 66, thereby extending protection beyond merely the victims or complainants to encompass all individuals engaged in environmental protection and management efforts. Nonetheless, the implementation of this ruling remains incomplete, as law enforcement authorities have yet to fully operationalize its provisions in addressing environmental cases. Second, the decision aligns with the principle of intergenerational justice, as the protection of environmental human rights defenders is vital for maintaining environmental sustainability, strengthening public participation, and ensuring the right to a healthy and good environment for both current and future generations.
Kata Kunci : Legal Protection, Constitutional Court Decision, Environmental Human Rights Defenders, Anti-SLAPP, Intergenerational Justice.