Makan Bergizi Gratis sebagai Kebijakan yang Melanggar Hak Asasi Manusia: Analisis Retrogressive Measures dalam Penganggaran Berdasarkan ICESCR

WIDYANI PUTRI, Dr. R. Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A.

2026 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian dasar hukum dan kewenangan perubahan serta realokasi anggaran dalam kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan standar hak ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana diatur dalam International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), serta mengkaji implikasi penganggaran tersebut terhadap perlindungan hak atas pendidikan dan kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal dengan mengkaji keterkaitan antara norma hukum, praktik kebijakan, serta dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang memengaruhi perumusan dan pelaksanaan MBG. Analisis dilakukan dengan menggabungkan kerangka Human Rights-Based Approach (HRBA), prinsip-prinsip dalam ICESCR beserta Limburg Principles dan Maastricht Guidelines, serta pendekatan Political Economy of Law (PEL).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum dan mekanisme realokasi anggaran MBG menimbulkan persoalan legitimasi dan tidak sepenuhnya sejalan dengan kewajiban negara dalam ICESCR, khususnya terkait larangan langkah mundur (retrogressive measures) tanpa justifikasi yang memadai. Dari sisi implementasi, kebijakan ini juga menghadapi berbagai permasalahan, seperti ketidaktepatan sasaran, ketimpangan akses, serta praktik kemitraan yang berpotensi merugikan pelaku usaha kecil, sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip non-diskriminasi dan akuntabilitas dalam HRBA.

Lebih lanjut, penganggaran MBG dalam skala besar berimplikasi pada potensi pengurangan alokasi di sektor lain yang berkaitan langsung dengan pemenuhan hak atas pendidikan dan kesehatan. Dalam kondisi keterbatasan fiskal, pilihan kebijakan tersebut menunjukkan adanya prioritas tertentu yang berpotensi mengorbankan keseimbangan pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Melalui pendekatan PEL, kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan penganggaran tidak bersifat netral, melainkan dipengaruhi oleh relasi kekuasaan dan kepentingan yang menentukan distribusi sumber daya.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan legitimasi hukum, peningkatan akuntabilitas dan partisipasi dalam proses penganggaran, serta evaluasi kebijakan berbasis kebutuhan riil masyarakat agar pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya dapat dilakukan secara seimbang dan berkelanjutan.

This study aims to analyze the conformity of the legal basis and authority for budget amendments and reallocations under the Free Nutritious Meals (Makan Bergizi Gratis/MBG) policy with the standards of economic, social, and cultural rights as stipulated in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), as well as to examine the implications of such budgeting on the protection of the rights to education and health. The study adopts a socio-legal approach by examining the interrelationship between legal norms, policy practices, and the social, political, and economic dynamics influencing the formulation and implementation of the MBG policy. The analysis integrates the Human Rights-Based Approach (HRBA), the principles enshrined in the ICESCR together with the Limburg Principles and the Maastricht Guidelines, and the Political Economy of Law (PEL) framework.

The findings indicate that the legal basis and budget reallocation mechanism of the MBG policy raise concerns regarding legal legitimacy and are not fully consistent with the State's obligations under the ICESCR, particularly concerning the prohibition of retrogressive measures without adequate justification. From an implementation perspective, the policy also faces several challenges, including inaccurate targeting, unequal access, and partnership practices that may disadvantage small-scale enterprises, thereby failing to fully reflect the principles of non-discrimination and accountability embodied in the HRBA.

Furthermore, the large-scale budgeting allocated to the MBG policy has implications for the potential reduction of budget allocations in other sectors directly related to the fulfillment of the rights to education and health. Under conditions of fiscal constraints, this policy choice reflects a prioritization that may compromise the balanced realization of economic, social, and cultural rights. Through the Political Economy of Law (PEL) perspective, these findings demonstrate that budgeting decisions are not politically neutral but are shaped by power relations and competing interests that influence the distribution of public resources.

This study therefore underscores the need to strengthen the legal legitimacy of the MBG policy, enhance accountability and public participation in the budgeting process, and promote policy evaluation based on the actual needs of society to ensure the balanced and sustainable realization of economic, social, and cultural rights.

Kata Kunci : Makan Bergizi Gratis, ICESCR, Human Rights-Based Approach, Political Economy of Law, anggaran negara, hak ekonomi sosial budaya.