Tanggung Jawab Bank Terhadap Tindak Pidana Perbankan yang Dilakukan Oleh Pegawainya dan Implikasinya Terhadap Nasabah

Patricia Andyani Dewi, Prof. Dr. Drs. Paripurna, S.H., M.Hum., LL.M

2026 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum pertanggungjawaban bank terhadap tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh pegawainya dan implikasinya terhadap nasabah, serta menilai efektivitas peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan hukum kepada nasabah yang dirugikan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya kasus tindak pidana di sektor perbankan, khususnya penggelapan dana nasabah melalui pencatatan palsu, yang mencerminkan kelemahan pengawasan internal dan berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis melalui pendekatan peraturan perundang?undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perbankan dan jasa keuangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan didukung oleh wawancara dengan narasumber dari OJK. Analisis difokuskan pada penerapan prinsip kehati?hatian dan teori vicarious liability untuk menentukan batas serta bentuk pertanggungjawaban bank atas kerugian nasabah akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai bank. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank secara normatif dapat dan seharusnya dimintai pertanggungjawaban institusional atas kerugian nasabah sepanjang tindak pidana dilakukan dalam lingkup tugas dan kewenangan pegawai serta dimungkinkan oleh kegagalan pengawasan internal (culpa in vigilando). Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa meskipun kewenangan OJK dalam pelindungan konsumen telah mengalami penguatan yang signifikan pasca berlakunya UU P2SK dan POJK 22/2023, perlindungan hukum masih menghadapi kendala implementatif. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi penegakan kewenangan OJK untuk menjamin perlindungan hukum yang adil dan efektif bagi nasabah.

This purpose of this study is to analyze the legal construction of bank liability for banking crimes committed by bank employees and its implications for customers, as well as the effectiveness of the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) in providing legal protection to affected customers. The study is motivated by the increasing incidence of internal banking fraud, particularly embezzlement of customer funds through falsified records, which undermines public trust and raises questions regarding institutional accountability in the banking sector.

This research adopts a normative juridical method with a descriptive?analytical approach, supported by statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials consist of legislation in the banking and financial services sectors, court decisions, legal doctrines, and expert opinions, complemented by an interview with an OJK official. The analysis focuses on the application of the prudential principle and the doctrine of vicarious liability in determining the scope and limits of bank responsibility for employee misconduct carried out within the scope of employment.

The findings demonstrate that banks, as corporate entities, can and should be held institutionally liable for customer losses resulting from banking crimes committed by their employees when such acts are enabled by failures in internal supervision and control (culpa in vigilando). The study concludes that although the regulatory framework—particularly following the enactment of the UU P2SK and POJK 22/2023 has significantly strengthened OJK’s role in consumer protection, its practical enforcement remains inconsistent. Accordingly, the consistent regulatory enforcement are required to ensure effective legal protection and substantive justice for banking customers.

Kata Kunci : pertanggungjawaban bank, tindak pidana perbankan, vicarious liability, perlindungan nasabah, OJK