PRODUKSI PUBLIC VALUE DALAM DINAMIKA COLLABORATIVE GOVERNANCE ANTARLEMBAGA PADA KONFLIK KANDAR DAN LINGAT TAHUN 2025

LIANA THRICE MASELA, Dr. Subando Agus Margono, M.Si

2026 | Tesis | S2 Administrasi Publik

Penyelesaian konflik batas tanah antara desa Kandar dan Lingat Tahun 2025 yang dilandaskan budaya duan lolat menunjukan tidak hanya pada mekanisme formal pemerintah, namun turut melibatkan lembaga adat dan gereja. Penelitian ini berangkat dari dugaan bahwa keberhasilan penghentian konflik belum sepenuhnya diikuti dengan pemulihan hubungan sosial masyarakat, sehingga perlu dikaji bagaimana collaborative governance antarlembaga bekerja dalam memproduksi public value pada proses penyelesaian konflik tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dengan data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aktor pemerintah, lembaga adat, gereja, serta masyarakat yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik. Data juga diperkuat melalui dokumentasi, arsip, dan berbagai sumber pendukung lainnya yang relevan dengan dinamika konflik Kandar dan Lingat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik Kandar dan Lingat berlangsung melalui collaborative governance yang melibatkan pemerintah, lembaga adat, dan gereja sebagai representasi tiga batu tungku dalam budaya duan lolat. Kolaborasi tersebut berhasil menghentikan kekerasan, menghasilkan kesepakatan damai, memulihkan stabilitas keamanan, serta legitimasi formal yang kuat namun berbanding terbalik dengan penerimaan masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa nilai-nilai kolaborasi yang didasarkan pada duan lolat mengalami ketimpangan dalam kepercayaan, komitmen bersama, dan dialog antaraktor sehingga public value berupa ketertiban sosial, rasa aman, pengakuan terhadap mekanisme adat, serta legitimasi penyelesaian konflik di mata masyarakat tidak dapat terwujud dan potensi konflik yang laten. Temuan ini sekaligus menunjukkan bahwa keberhasilan penyelesaian konflik tidak dapat diukur hanya pada berhentinya ekalasi konflik, melainkan juga dari sejauh mana proses kolaborasi mampu membangun kembali hubungan sosial yang berkelanjutan di tingkat masyarakat.

The resolution of the land boundary conflict between Kandar and Lingat villages in 2025, which was grounded in duan lolat cultural values, demonstrates a reliance not only on formal government mechanisms but also on the active involvement of customary institutions and the church. This study stems from the assumption that the successful cessation of open conflict has not been fully followed by the restoration of community social relations. Therefore, it is essential to examine how inter-institutional collaborative governance operates in producing public value during the conflict resolution process. This study employs a qualitative method with a case study approach. Data were gathered through in-depth interviews with government actors, customary institutions, the church, and community members involved in the conflict resolution process. The data are further strengthened by documentation, archives, and various other supporting sources relevant to the dynamics of the Kandar and Lingat conflict.

The research findings indicate that the resolution of the Kandar and Lingat conflict took place through collaborative governance involving the government, customary institutions, and the church, representing the "three hearth stones" (tiga batu tungku) in duan lolat culture. While this collaboration successfully halted violence, produced a peace agreement, restored stability and security, and secured strong formal legitimacy, it stood in stark contrast to its acceptance by the community. The findings reveal that the collaborative values based on duan lolat suffered from imbalances in trust, mutual commitment, and dialogue among actors. Consequently, public values such as social order, a sense of security, recognition of customary mechanisms, and the legitimacy of conflict resolution in the eyes of the community could not be achieved, leaving a latent potential for conflict. Furthermore, these findings demonstrate that successful conflict resolution cannot be measured solely by the cessation of conflict escalation, but must also consider the extent to which the collaborative process can rebuild sustainable social relations at the community level.

Kata Kunci : Kata Kunci: Penyelesaian konflik, Collborative Governance, Public Value, Duan Lolat.