Analisis Ketidakmerataan Distribusi Pupuk Bersubsidi Berbasis Kartu Tani di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo

Indri Nur Laila Mantu, Dr. Yuyun Purbokusumo, M.Si

2026 | Tesis | S2 Administrasi Publik

Program Kartu Tani dilaksanakan sebagai inovasi digital untuk membangun program distribusi pupuk bersubsidi yang transparan dan terarah, sesuai dengan prinsip "6 Tepat". Namun demikian, pelaksanaannya di Kabupaten Boalemo terus menghadapi distribusi kartu yang tidak memadai dan berbagai tantangan di lapangan. Studi ini bertujuan untuk meneliti penyebab mendasar dari Ketidakmerataan distribusi pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani di Kabupaten Boalemo, dengan fokus pada alokasi dan aksesibilitas distribusi. Penelitian ini menggunakan metodologi studi kasus deskriptif kualitatif, yang dianalisis melalui teori Ketidakadilan Distribusi Ann Eisenberg, dengan fokus pada dimensi Ketidakadilan Alokasi (ketidakakuratan alokasi) dan Ketidakadilan Akses (akses terbatas). Temuan penelitian menunjukkan bahwa Ketidakmerataan ini disebabkan oleh dua faktor struktural. Awalnya, dalam indikator alokasi, terdapat ketidakmerataan yang berasal dari ketidakakuratan data RDKK, yang gagal merepresentasikan kontrol lahan petani secara akurat, mengakibatkan baik alokasi berlebih maupun alokasi kurang, serta asimetri informasi yang disebabkan oleh dominasi administrator kelompok tani. Kedua, dalam dimensi akses, petani menghadapi hambatan prosedural yang berasal dari kerumitan birokrasi, kekakuan dan ketidakfleksibelan sistem digital, infrastruktur jaringan internet yang tidak memadai, dan literasi teknologi yang kurang. Keterbatasan akses ini memicu terbentuknya fenomena ketergantungan informasi, karena petani menyerahkan Kartu Tani dan PIN terkait kepada ketua kelompok untuk penebusan bersama, membuat mereka rentan terhadap eksploitasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi melalui Kartu Tani telah gagal mengatasi kesulitan distribusi. Sebaliknya, hal ini justru memperpetuasi data yang bias dan mendorong pengecualian institusional terhadap petani yang terpinggirkan. Rekomendasinya adalah reformasi yang dinamis dan partisipatif dalam pengelolaan data RDKK serta penyederhanaan sistem birokrasi digital di tingkat regional.

The Farmer Card program was implemented as a digital innovation to build a transparent and targeted subsidized fertilizer distribution program, in accordance with the "6 Tepat" principle. However, its implementation in Boalemo Regency continues to face inadequate card distribution and various challenges in the field. This study aims to examine the underlying causes of the uneven distribution of subsidized fertilizer through the Farmer Card in Boalemo Regency, with a focus on allocation and distribution accessibility. This research uses a qualitative descriptive case study methodology, analyzed through Ann Eisenberg's theory of Distribution Inequity, focusing on the dimensions of Allocation Inequity (inaccurate allocation) and Access Inequity (limited access). The research findings indicate that this inequality is caused by two structural factors. Initially, in the allocation indicator, there is inequality originating from inaccurate RDKK data, which fails to accurately represent farmers' land control, resulting in both over- and under-allocation, as well as information asymmetry caused by the dominance of farmer group administrators. Second, in terms of access, farmers face procedural barriers stemming from bureaucratic complexity, the rigidity and inflexibility of digital systems, inadequate internet network infrastructure, and a lack of technological literacy. This limited access triggers a phenomenon of information dependency, as farmers submit their Farmer Cards and associated PINs to group leaders for collective redemption, leaving them vulnerable to exploitation. This research shows that digitization through Farmer Cards has failed to address distribution challenges. Instead, it perpetuates biased data and encourages institutional exclusion of marginalized farmers. Recommendations include dynamic and participatory reforms in the management of RDKK data and the simplification of the digital bureaucratic system at the regional level.

Kata Kunci : Distribusi Pupuk Bersubsidi, Kartu Tani, Ketidakadilan Distribusi, Alokasi, Akses.