Laporkan Masalah

Mekanisme Keadilan Restoratif dalam Politik Hukum Pidana Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Athaya Athena Rosa, Dr. Dra. Dani Krisnawati, S.H., M.Hum.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengkaji formulasi mekanisme keadilan restoratif dalam UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai cerminan arah politik hukum pidana Indonesia, serta perannya dalam mengendalikan diskresi aparat penegak hukum guna mencegah potensi penyalahgunaan wewenang pada tahap aplikasi dan eksekusi politik hukum pidana. Penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian normatif, dan sifat penelitian adalah deskriptif. Data yang dipergunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis data secara kualitatif. Hasil dari penulisan hukum ini menunjukkan bahwa formulasi mekanisme keadilan restoratif dalam UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mencerminkan arah politik hukum pidana Indonesia yang semula memiliki paradigma retributif menjadi paradigma restoratif yang berorientasi kepada pemulihan, rekonsiliasi sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Aparat penegak hukum memiliki diskresi yang besar dalam pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif, namun UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur kewajiban penetapan pengadilan setelah kesepakatan dilaksanakan sebagai bentuk pengawasan yudisial untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan mengendalikan diskresi tersebut. Pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif dapat berjalan dengan optimal apabila didukung dengan pemahaman aparat penegak hukum mengenai penanggulangan tindak pidana melalui mekanisme keadilan restoratif, keterlibatan aktif ketua pengadilan negeri dalam menilai substansi kesepakatan dan memastikan pelaksanaan kewajiban, serta ketersediaan mekanisme evaluasi setelah kesepakatan dilaksanakan. 

This legal writing aims to examine the formulation of restorative justice mechanisms in Law Number 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code (KUHAP) as a reflection of the direction of Indonesia’s criminal law policy, as well as its role in controlling the discretion of law enforcement officials in order to prevent potential abuses of authority at the stages of application and execution of criminal law policy. This study employs normative legal research with a descriptive approach. The data used consist of primary data obtained through interviews and secondary data collected through library research. The data are analyzed using qualitative analysis method. The results of this legal writing indicate that, first, the formulation of restorative justice mechanisms in Law Number 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code reflects a shift in the direction of Indonesia’s criminal law policy from a retributive paradigm toward restorative, paradigm that emphasizes recovery, social reconciliation, and respect for human dignity. Second, law enforcement officials possess broad discretion in the implementation of restorative justice mechanisms. However, Law Number 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code establishes the requirement of court approval after the agreement has been fulfilled as a form of judicial scrutiny to prevent abuse of authority and to control such discretion. The implementation of restorative justice can run optimally if it is supported by law enforcement officers understanding of crime prevention through the restorative justice mechanism, the active involvement if the chief judge of the district court in overseeing the implementation of the restorative justice agreement, and the availability of an evaluation mechanism after the agreement has been executed. 

Kata Kunci : Keadilan Restoratif, KUHAP, Politik Hukum Pidana

  1. S1-2026-493321-abstract.pdf  
  2. S1-2026-493321-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-493321-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-493321-title.pdf