Implikasi Yuridis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi Dalam Hal Terjadi Kekosongan Jabatan Mediator Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo
Rachmad Yudha Ardhiansyah, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.
2026 | Tesis | S2 Magister Hukum
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis bagi pekerja/buruh dan pemberi kerja akibat tidak tersedianya mediator di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kulon Progo dalam hal terjadi perselisihan hubungan industrial. Tujuan kedua penelitian ini juga untuk mengetahui dan menganalisis penerapan proses mediasi bagi pekerja/buruh dan pemberi kerja akibat terjadi kekosongan mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kulon Progo.
Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian empiris dilakukan melalui penelitian lapangan adalah data primer dengan mewawancarai responden dan narasumber. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Kulon Progo. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumen dan wawancara dengan alat pengumpulan data pedoman wawancara dan perekam suara. Analisis data penelitian ini adalah kualitatif dan disajikan secara deskriptif.
Hasil penelitian menujukkan bahwa: Pertama, Kekosongan mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial memiliki implikasi yuridis yang signifikan bagi pekerja/buruh dan pengusaha. Bagi pekerja/buruh, resiko kekosongan mediator dapat meliputi ketidakpastian mengenai jenjang karir, dan perbedaan dalam perhitungan uang pesangon jika perselisihan belum diselesaikan. Bagi pengusaha, kekosongan mediator dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan dan potensi sengketa hukum yang lebih rumit jika perselisihan tidak diselesaikan dengan cepat. Kedua, dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kulon Progo, pihak Dinas mengirim surat kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memediasi ke tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
This study aims to identify and analyze the juridical implication for workers/laborers and employers due to the unavailability of mediators at the Kulon Progo Regency Manpower Office in case of labor disputes. The second purpose of this study is also to identify and analyze the implementation of the mediation process for workers/employees and employers due to the absence of a mediator at the Department of Manpower of Kulon Progo Regency.
This research is an empirical normative study of a descriptive nature. The data sources used are secondary, which include primary, secondary, and tertiary legal materials. Empirical research is carried out through field research with primary data by interviewing respondents and informants. This research is located in Kulon Progo Regency. Data collection in this study is conducted through document studies and interviews using data collection tools such as interview guidelines and voice recorders. The data analysis of this research is qualitative and presented descriptively.
The research results show that: First, the absence of a mediator in resolving labor disputes can have significant juridical implication for workers and employers. For workers, the risks of the absence of a mediator may include uncertainty regarding career progression and differences in calculating severance pay if the dispute is not resolved. For employers, the absence of a mediator can lead to uncertainty in decision-making and the potential for more complex legal disputes if the dispute is not resolved quickly. Secondly, the Department of Manpower of Kulon Progo Regency sent a letter to the Department of Manpower and Transmigration of the Special Region of Yogyakarta to mediate to the provincial level of the Special Region of Yogyakarta.
Kata Kunci : Implikasi Yuridis, Perselisihan Hubungan Industrial, Mediator