Laporkan Masalah

ANALISIS KERUGIAN PEREMPUAN DAN PENEMUAN HUKUM HAKIM DALAM SENGKETA PEMBATALAN PERTUNANGAN SEPIHAK OLEH PIHAK LAKI-LAKI

FITROTHUL MUBAROKAH, Dr. Sartika Intaning Pradhani, S.H., M.H.

2026 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

       Pembatalan pertunangan sepihak oleh pihak laki-laki menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi pihak perempuan. Penelitian ini menganalisis (1) fundamentum petendi yang digunakan oleh perempuan dalam menuntut pertanggungjawaban dan ganti kerugian akibat pembatalan pertunangan sepihak dan (2) mengkaji perbedaan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam penemuan hukum hakim. Penelitian hukum normatif ini mengkaji sebelas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan pendekatan kasus dan konseptual. 

       Penelitian ini menemukan dalam studi kasus pembatalan pertunangan sepihak, perempuan menggugat pihak laki-laki berdasarkan wanprestasi dan PMH. Wanprestasi digunakan sebagai dasar hukum dengan mengkonstruksikan pertunangan sebagai perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum yang mengikat, sehingga pembatalan sepihak merupakan bentuk tidak dipenuhinya prestasi. Adapun PMH untuk menegaskan adanya perbuatan yang melanggar norma kepatutan, kesusilaan, dan nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Fakta hukum yang diajukan dalam gugatan meliputi adanya hubungan pertunangan, janji untuk menikah, pengeluaran biaya, serta pembatalan sepihak yang menimbulkan kerugian materil dan immaterial bagi pihak perempuan. 

       Penemuan hukum hakim menunjukkan adanya perbedaan antara wanprestasi dan PMH pada kualifikasi hubungan hukum para pihak. Wanprestasi merujuk pada adanya hubungan perikatan yang menimbulkan kewajiban untuk memenuhi prestasi sebagaimana Pasal 1239 dan 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sementara PMH merujuk pada pelanggaran terhadap norma hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam melakukan penemuan hukum hakim juga mempertimbangkan nilai-nilai kepatutan, kesusilaan, dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat.


The unilateral cancellation of the engagement by the male side causes both material and immaterial losses for the female side. This research analyzes (1) the foundamentum petendi used by women to sue liability and compensation due to the unilateral annulment of engagement and (2) examining the difference between default and acts against the law in the judge's legal finding. This is a normative  research to examine eleven legally binding court decisions analyzed by case and conceptual approach.

       This research found that women experiencing unilateral engagement cancellation brought a lawsuit  against the man based on default and PMH. Default wass used as a legal basis by constructing engagement as an agreement that creates a binding legal relationship, therefore, that unilateral cancellation is a breach of contract. Meanwhile PMH was an act that violate the legal rules of appropriateness, decency, and social values that live in society. The legal facts brought by the claimant were engagement, promise to marry, expenses, and unilateral cancellation that causes material and immaterial losses to the woman. 

       The judge's found that there was difference between default and PMH in the qualifications of the legal relations between the parties. Default was considered as  relationship that causes obligation to condcut action as regulated in the Article 1239 and 1243 of the Civil Code. While acts against the law referred to a violation of legal norms such as Article 1365 of the Civil Code. The judges also considered the values of appropriateness, decency, and customs that live in society in their legal finding.


Kata Kunci : Kerugian Perempuan, Pembatalan Pertunangan, Penemuan Hukum/ Woman Losses, Unilateral Engagement Cancellation, Legal Finding

  1. S2-2026-546619-abstract.pdf  
  2. S2-2026-546619-bibliography.pdf  
  3. S2-2026-546619-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2026-546619-title.pdf