PENGAWASAN KEUANGAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KEUANGAN NEGARA
MAYOLLA OCTAVIA, Dr., Hendry Julian Noor, S.H.,M.Kn.
2026 | Tesis | S2 Magister Hukum
Penelitian yang berjudul “Pengawasan Keuangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ditinjau dari Perspektif Hukum Keuangan Negara” ini bertujuan untuk menganalisis BPK terhadap pengelolaan keuangan KDKMP yang melibatkan dana publik ditinjau dari perspektif hukum keuangan negara, serta menganalisis implikasi hukum dan tata kelola apabila pengelolaan dana publik dalam KDKMP tidak berada dalam ruang lingkup pemeriksaan BPK. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pembentukan KDKMP sebagai program strategis nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang kemudian diperbarui dengan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025, dengan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Metode
penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data
sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data
tersebut dianalisis secara kualitatif guna menjawab permasalahan penelitian
secara sistematis dan argumentatif.
Hasil
penelitian menunjukkan kewenangan BPK terhadap KDKMP tidak didasarkan pada
status badan hukum koperasi, melainkan pada adanya pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara di dalamnya. Berdasarkan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Badan Pemeriksa Keuangan, BPK berwenang melakukan pemeriksaan terhadap dana
publik yang berasal dari APBN, APBD, maupun kekayaan negara yang dipisahkan dan
dikelola melalui KDKMP. Namun, kewenangan tersebut terbatas pada aspek
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Penelitian ini juga
menemukan bahwa tidak dilaksanakannya pemeriksaan BPK terhadap dana publik yang
dikelola KDKMP berpotensi menimbulkan accountability gap, melemahkan
prinsip checks and balances, menurunkan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan dana publik, serta meningkatkan risiko kerugian keuangan negara.
Oleh karena itu, diperlukan penguatan konstruksi hukum dan pengaturan yang
lebih jelas mengenai mekanisme pemeriksaan eksternal terhadap KDKMP guna
menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan negara yang
baik.
This study, entitled "Financial Supervision of Red and White Village/Sub-District Cooperatives (KDKMP) by the State Audit Board (BPK) from a State Financial Law Perspective," aims to analyze the BPK's financial management of KDKMPs involving public funds from a state financial law perspective. This study also analyzes the legal and governance implications if the management of public funds within KDKMPs falls outside the scope of BPK audits. This research was motivated by the establishment of KDKMPs as a national strategic program through Presidential Instruction Number 9 of 2025, which was later updated by Presidential Instruction Number 17 of 2025. Funding comes from the State Budget, Regional Budgets, and other legitimate sources in accordance with statutory provisions.
The research method used is normative legal
research with a legal and conceptual approach. The data used are secondary data
consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. This data is
analyzed qualitatively to answer the research questions systematically and
argumentatively.
The results show that the BPK's authority over KDKMPs is not based on the cooperative's legal entity status, but rather on the management and accountability of state finances within it. Based on Article 23E of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 17 of 2003 concerning State Finance, Law Number 15 of 2004 concerning Audit of State Financial Management and Accountability, and Law Number 15 of 2006 concerning the State Audit Agency, the BPK is authorized to audit public funds originating from the APBN (State Budget), APBD (Regional Budget), and state assets separated and managed through the KDKMP. However, this authority is limited to the aspects of state financial management and accountability. This study also found that failure to conduct a BPK audit of public funds managed by the KDKMP has the potential to create accountability gaps, weaken the principle of checks and balances, reduce transparency and accountability in the management of public funds, and increase the risk of state financial losses. Therefore, it is necessary to strengthen the legal framework and clearer regulations regarding the external audit mechanism for the KDKMP to ensure legal certainty, accountability, and good state financial governance.
Kata Kunci : Badan Pemeriksa Keuangan,Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Keuangan Negara,Pengawasan.