PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KEDUDUKAN HARTA BAWAAN DALAM PEWARISAN WARGA KETURUNAN TIONGHOA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2981 K/Pdt/2024)
Andi Muh. Ihsan S., R.A. Antari Innaka Turingsih
2026 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menentukan kedudukan harta bawaan dalam pewarisan warga keturunan Tionghoa. Selain itu penelitian juga menilai pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 247/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 443/PDT/2023/PT DKI, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2981 K/Pdt/2024 berdasarkan kesesuaian kaidah hukum yang berlaku.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif analitis. Penelitian ini didukung wawancara dengan narasumber yang kompeten sesuai dengan pedoman wawancara.
Hasil penelitian yang pertama, menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan KUHPerdata, khususnya 849, dengan menitikberatkan pada asas persatuan harta dalam pewarisan, sehingga harta bawaan dianggap melebur ke dalam boedel waris dan diwariskan kepada pasangan hidup sebagai ahli waris. Sebaliknya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 35 ayat (2) UUP, yang menegaskan pemisahan antara harta bawaan dan hrta bersama, sehingga harta bawaan tetap menjadi milik pribadi pewaris dan diwariskan kepada ahli waris sedarah. Kedua, pertimbangan hakim dalam ketiga putusan tersebut secara yuridis tetap berada dalam koridor hukum positif yang berlaku, meskipun menghasilkan putusan yang berbeda akibat perbedaan penafsiran dalam menentukan hukum yang berlaku akibat disharmoni norma.
This research aims to identify and analyze the basis of judges' considerations in determining the position of inherited property in the inheritance of residents of Chinese descent. In addition, the study also assessed the judge's consideration of the Central Jakarta District Court Decision Number 247/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, the Jakarta High Court Decision Number 443/PDT/2023/PT DKI, and the Supreme Court Decision Number 2981 K/Pdt/2024 based on the suitability of applicable legal principles.
This research is a normative legal using a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively through analytical descriptive methods. This research is supported by interviews with competent sources in accordance with interview guidelines.
The results of the first study show that the Central Jakarta District Court and the Supreme Court based their consideration on the provisions of the Civil Code, especially 849, by focusing on the principle of unity of property in inheritance, so that inherited property is considered to be merged into the heir’s boedel and inherited to the living spouse as heirs. On the contrary, the Jakarta High Court based its consideration on Article 35 paragraph (2) of the UUP, which affirms the separation between inherited property and joint property, so that the inherited property remains the personal property of the heir and is inherited to the heir's heirs. Second, the judges' considerations in the three decisions are juridically still within the applicable positive legal corridor, even though they produce different decisions due to differences in interpretation in determining the applicable law due to the disharmony of norms.
Kata Kunci : harta bawaan, pewarisan, pertimbangan hakim, kepastian hukum