Pengaruh Pelaksanaan Kebijaksanaan Pemekaran Kota terhadap keadaan sosial ekonomi penduduk di kotamadya Salatiga

Wrenges Widjoraras, Drs. Sujali, M.S.; Drs. H.B.S. Eko Prakoso, M.SP.

1998 | Skripsi | S1 PEMBANGUNAN WILAYAH

Kebijakan pemekaran kota yang dilaksanakan di Kotamadya Salatiga pada tahun 1992 menjadikan Kotamadya Salatiga mendapat tambahan 13 desa dari Kabupaten Semarang. Wilayah Kotamadya Salatiga berubah dari satu wilayah kecamatan dengan 9 kelurahan menjadi 4 wilayah kecamatan dengan 9 kelurahan dan 13 desa. Penelitian ini mengidentifikasi masalah dan pengaruh yang timbul sebagai konsekuensi dari pelaksanaan kebijakan pemekaran kota. Penelitian bertujuan untuk (1) untuk mengetahui perubahan bentuk penggunaan lahan di WPK, (2) untuk mengetahui perubahan struktur mata pencaharian dan pendapatan penduduk di WPK, (3) untuk mengetahui perubahan kualitas pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh penduduk di WPK serta (4) untuk mengetahui perubahan mobilitas penduduk ke pusat kota di WPK. Empat desa dipilih sebagai sampel dari 13 desa di WPK berdasarkan aksesibilitas wilayahnya. Keempat desa tersebut adalah: Desa Cebongan di sebelah selatan dan Desa Blotongan di sebelah utara mewakili wilayah dengan aksesibilitas tinggi (dilalui jalur transportasi utama Solo - Semarang) serta Desa Kecandran di sebelah barat dan Desa Sidorejo Kidul di sebelah timur mewakili wilayah dengan aksesibilitas rendah (di luar jalur transportasi utama tersebut). Responden adalah kepala keluarga (KK) yang mengalami keadaan sebelum dan setelah PK. Responden diambil secara quota sampling, yaitu 30 KK per desa, sehingga total responden adalah 120 KK. Analisis data dilakukan secara kualitatif (tabel silang dan deskripsi) dan kuantitatif (analisis peta, one-way anova, uji Wilcoxon, indeks, klasifikasi kemiskinan Sajogyo). Program Arc/Info digunakan untuk analisis peta, sedangkan program SPSS for Windows digunakan untuk analisis statistik. Terdapat dua macam pengaruh dari pelaksanaan kebijakan PK dalam penelitian ini. Pertama, pelaksanaan kebijakan PK belum mempengaruhi perubahan penggunaan lahan dari RUTRK, pendapatan penduduk dan mobilitas penduduk. Kedua, pelaksanaan kebijakan PK berpengaruh kecil terhadap struktur mata pencaharian penduduk dan mempengaruhi pemanfaatan fasilitas kesehatan. ?

The urban extension policy (UEP) is a government's policy to redefine (in term to extend) new boundaries on the new city area lines. The UEP applied in Salatiga Municipality in 1992 and added 13 villages from Semarang District into it. The area of Salatiga Municipality extended from one sub district (kecamatan) area with 9 urban villages (kelurahan) to four sub districts areas with 9 urban villages and 13 rural villages (desa). This research revealed the problems and effects as the consequences from the UEP. The main aim of this research is to make inquiries about the development in the urban extension area (UEA) after the UEP. Four detail objectives defined in the research, are: (1) to describe the land use changing in the UEA; (2) to describe the inhabitant's livelihood structure and income changing in the UEA; (3) to describe the change of health facilities use in the UEA; and (4) to describe the change of inhabitant's mobility to CBD in the UEA. Four villages are taken from 13 villages in the UEA as samples. These four villages are: Desa Cebongan in the south side and Desa Blotongan in the north side that present high accessibility areas; Desa Kecandran in the west side and Desa Sidorejo Kidul in the east side that present low accessibility areas. These UEAs which are passed by the main transportation lines (Solo - Semarang) reflect to high accessibility areas and these UEAs which are passed by other transportation lines reflect to low accessibility areas. Primary data based on the questionnaires is taken by quota sampling. The respondents are families who went through before and after the UEP conditions. Thirty families are taken each village, so that totally there are 120 families as respondents. Qualitative and quantitative analysis are used in the research. Cross tabulation and descriptive analysis are used to analyze qualitatively. The quantitative analysis uses map analysis (geographic information analysis using Arc/Info program), statistical analysis (index, one-way anova, and Wilcoxon test using SPSS for Windows program) and mathematical analysis (Sajogyo's poverty classification). There are two kind influence caused by the UEP. First, the UEP has not influenced yet on the land use changing from the plan (RUTRK), inhabitant's monthly income and inhabitant's mobility. Second, the UEP influenced small effects on inhabitant's livelihood structure and influenced the using of the health service facility.

Kata Kunci : Pemekaran kota, ekonomi penduduk,Salatiga,Jawa Tengah