Potensi Dampak Penetapan Jalur Pelayaran Pantai (Inshore Traffic Zone) Terhadap Ketahanan Wilayah Laut Di Selat Sunda

DYAN PRIMANA SOBARUDDIN, Prof. Dr. Armaidi Armawi, M.Si; Prof. Dr. Sri Rum Giyarsih, S.Si., M.Si

2026 | Disertasi | S3 Ketahanan Nasional

    Selat Sunda sebagai bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI I) merupakan salah satu koridor pelayaran internasional yang memiliki tingkat kepadatan lalu lintas tinggi serta aktivitas ekonomi pesisir yang intens. Kondisi ini menimbulkan kompleksitas ruang laut yang berimplikasi pada meningkatnya risiko keselamatan navigasi, konflik pemanfaatan ruang, dan tekanan terhadap lingkungan laut. Meskipun Indonesia telah menetapkan Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Sunda, ketidakhadiran Inshore Traffic Zone (ITZ) di sisi timur menyebabkan ketidakseimbangan dalam pengaturan ruang pelayaran yang berpotensi memengaruhi ketahanan wilayah laut.

    Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis urgensi penetapan ITZ di sisi timur TSS Selat Sunda; (2) merumuskan model ITZ yang sesuai dengan karakteristik pelayaran dan kondisi geospasial wilayah; (3) mengkaji upaya pemerintah Indonesia dalam memperoleh pengakuan internasional melalui mekanisme International Maritime Organization (IMO); serta (4) menganalisis dampak penetapan ITZ terhadap ketahanan wilayah laut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada pemangku kepentingan, analisis dokumen kebijakan, serta pemanfaatan data AIS dan VTS. Analisis dilakukan melalui triangulasi sumber, analisis tematik, serta pendekatan SWOT untuk merumuskan model kebijakan.

    Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan ITZ di sisi timur TSS Selat Sunda menyebabkan meningkatnya pola lintasan silang (crossing traffic), konflik navigasi, serta tekanan terhadap kawasan pesisir dan lingkungan laut. Penetapan ITZ di wilayah tersebut merupakan kebutuhan strategis untuk meningkatkan keselamatan pelayaran, mengurangi konflik pemanfaatan ruang, serta mendukung pengelolaan ruang laut yang lebih terstruktur. Model ITZ yang direkomendasikan adalah model berbasis koridor adaptif (hybrid), yang mampu mengakomodasi dinamika pelayaran lokal dan internasional secara seimbang. Selain itu, keberhasilan implementasi ITZ sangat bergantung pada pendekatan diplomasi berbasis bukti (evidence-based diplomacy) dalam forum IMO.

    Penelitian ini menyimpulkan bahwa penetapan ITZ di sisi timur TSS Selat Sunda tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis pengaturan pelayaran, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam memperkuat ketahanan wilayah laut. Oleh karena itu, direkomendasikan agar pemerintah Indonesia segera mengajukan kembali proposal ITZ Timur melalui IMO dengan dukungan analisis risiko, data spasial, dan argumentasi berbasis keselamatan navigasi serta kepentingan nasional.

The Sunda Strait, as part of the Indonesian Archipelagic Sea Lane I (ALKI I), constitutes one of the major international shipping corridors characterized by high traffic density and intensive coastal economic activities. This condition generates significant maritime spatial complexity, which, in turn, increases navigational safety risks, spatial-use conflicts, and environmental pressures. Although Indonesia has established a Traffic Separation Scheme (TSS) in the Sunda Strait, the lack of an Inshore Traffic Zone (ITZ) on the eastern side createsan imbalance in maritime spatial management, potentially affecting maritime regional resilience.

This study aims to: (1) analyze the urgency of establishing an ITZ on the eastern side of the Sunda Strait TSS; (2) formulate an ITZ model that aligns with the characteristics of maritime traffic and the geospatial conditions of the area; (3) examine the efforts of the Indonesian government in securing international recognition through the International Maritime Organization (IMO); and (4) assess the impact of ITZ implementation on maritime regional resilience. The research employs a qualitative approach, utilizing in-depth interviews with key stakeholders, policy document analysis, and the integration of AIS and VTS data. The analysis is conducted through source triangulation, thematic analysis, and a SWOT-based approach to develop policy models.

The findings indicate that the absence of an ITZ on the eastern side of the Sunda Strait TSS has led to increased crossing traffic, navigational conflicts, and pressure on coastal and marine environments. The establishment of an ITZ in this area is therefore a strategic necessity to enhance navigational safety, reduce spatial use conflicts, and support more structured maritime spatial governance. The recommended ITZ model is an adaptive, corridor-based (hybrid) model capable of balancing local and international shipping dynamics. Furthermore, the successful implementation of the ITZ is highly dependent on an evidence-based diplomacy approach within the IMO framework.

This study concludes that establishing an ITZ on the eastern side of the Sunda Strait TSS serves not only as a technical instrument for maritime traffic regulation but also as a strategic instrument for strengthening maritime regional resilience. Accordingly, it is recommended that the Government of Indonesia resubmit the proposal for the Eastern ITZ to the IMO, supported by comprehensive risk assessments, spatial data, and arguments grounded in navigational safety and national interests.

Kata Kunci : Selat Sunda, Inshore Traffic Zone, ALKI, Ketahanan Wilayah Laut