Keterlibatan Aktor Eksternal dalam Penanganan Konflik Separatis: Analisis Legitimasi oleh Negara terhadap Aktor Eksternal di Filipina dan Tailan

Muhammad Abiel Dewa Pratama, Dody Wibowo, S.I.P., MA. Ph.D.

2026 | Tesis | S2 Ilmu Hubungan Internasional

Penelitian ini membahas perbedaan legitimasi oleh negara terkait keterlibatan aktor eksternal dalam menangani konflik separatis di Filipina dan Tailan, dengan fokus pada Konflik Mindanao dan Konflik Patani. Kedua konflik tersebut merupakan konflik separatis subnasional di Asia Tenggara yang berakar pada isu identitas, representasi politik, dan hubungan pusat-daerah. Namun demikian, keduanya menunjukkan pola keterlibatan aktor eksternal yang berbeda. Pemerintah Filipina lebih terbuka terhadap keterlibatan aktor eksternal dalam proses perdamaian Mindanao, sementara pemerintah Tailan cenderung membatasi peran aktor eksternal dalam menangani Konflik Patani. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui tinjauan pustaka dan analisis dokumen. Kerangka teoretis yang digunakan adalah English School, khususnya konsep legitimasi, institusi primer, lembaga sekunder, serta kecenderungan pluralis dan solidaris. Penelitian ini juga menggunakan konsep framing konflik untuk meneliti bagaimana pemerintah mendefinisikan konflik dan menetapkan batas keterlibatan eksternal. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan legitimasi dipengaruhi oleh pembingkaian konflik dan orientasi normatif negara. Dalam Konflik Mindanao, kerangka politik-historis membuka ruang untuk negosiasi, pengaturan kelembagaan, dan keterlibatan aktor eksternal yang lebih terinstitusionalisasi. Sebaliknya, dalam Konflik Patani, kerangka keamanan domestik membatasi keterlibatan aktor eksternal dalam fasilitasi komunikasi atau dukungan teknis. Dengan demikian, legitimasi oleh negara menjadi prasyarat penting bagi pelembagaan keterlibatan aktor eksternal.

This research examines differences in state legitimacy regarding external actors' involvement in addressing separatist conflicts in the Philippines and Thailand, focusing on the Mindanao Conflict and the Patani Conflict. Both conflicts are subnational separatist conflicts in Southeast Asia rooted in issues of identity, political representation, and centre-regional relations. However, both show different patterns of external actor involvement. The Philippine government is more open to the involvement of external actors in the Mindanao peace process, whereas the Thai government tends to limit the role of external actors in addressing the Patani conflict. This research uses a qualitative approach through literature review and document analysis. The theoretical framework is the English School, specifically its concepts of legitimacy, primary institutions, secondary institutions, and the pluralist and solidarist tendencies. This research also uses the concept of conflict framing to examine how the government defines conflict and sets limits on external involvement. The research findings indicate that differences in legitimacy are influenced by the framing of the conflict and the state's normative orientation. In the Mindanao Conflict, the political-historical framework opens space for negotiation, institutional arrangements, and more institutionalised involvement of external actors. On the other hand, in the Patani Conflict, the domestic security framework limits the facilitation of communication or the provision of technical support. Thus, state legitimacy becomes an important prerequisite for institutionalising the involvement of external actors.

Kata Kunci : aktor eksternal, English School, Konflik Mindanao, Konflik Patani, legitimasi oleh negara, separatism