Laporkan Masalah

Politik Hukum Peradilan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat di Papua

Prajna Ramandhani Narendraduhita, Dr. Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan politik hukum peradilan yang ideal dengan mekanisme peradilan penyelesaian pelanggaran HAM berat di Papua melalui studi kasus peradilan Abepura dan Paniai. Penelitian diawali dengan mengkaji kerangka normatif penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat, dilanjutkan dengan analisis terhadap permasalahan implementasi yang menyebabkan penyelesaian perkara tersebut belum mencapai keadilan substantif bagi korban, dan berakhir dengan perumusan model ideal politik hukum peradilan di wilayah tersebut.

Penelitian ini menggunakna pendekatan sosio-legal dengan pendekatan impunitas sebagai bagian dari ilmu sosial untuk menjawab rumusan masalah. Data Penelitian ini bersumber dari data primer yang didapatkan melalui wawancara dan data sekunder baik berupa peraturan perundang-undangan maupun penelitian akademis terdahulu. Seluruh data penelitian dianalisis menggunakan metode kualitatif.

Hasil dari Penelitian ini menunjukan bahwa untuk mencapai peradilan pelanggaran HAM berat yang ideal di Papua menurut analisis dengan konsep impunitas, diperlukan 4 (empat) elemen utama: (1) penguatan kerangka hukum yang memadai, (2) sistem peradilan yang independen, (3) penguatan koordinasi dan kewenangan, dan (4) komitmen politik negara dalam pertanggungjawaban hukum. Ditemukan satu fakta bahwa politik hukum yang terjadi dalam proses peradilan pelanggaran HAM berat Papua yaitu Politik Hukum Impunitas.

This research aims to formulate an ideal judicial law policy in the mechanism of judicial settlement of gross human rights violations in Papua through case studies of the Abepura and Paniai courts. The research begins by examining the normative framework governing the settlement of gross human rights violation cases, continues with an analysis of implementation problems that have prevented such cases from achieving substantive justice for victims, and concludes by proposing an ideal model of judicial law policy for the region. 

This reserach employs a socio-legal approach utilizing the concept of impunity from social science to address the research questions. The data comprises primary data obtained through interviews and secondary data derived from legislation and previous academic research. All data were analyzed using qualitative methods. 

The findings reveal that achieving an ideal judicial system for gross human rights violations in Papua, according to the analysis using the impunity concept, requires 4 (foru) key elements: (1) strengthening of edequate legal frameworks, (2) an independent judicial system, (3) enhanced coordination and clarification of institutional authority, and (4) state political commitment to legal accountability. This studi reveals that the legal policy governing gross human rights violation preceedings in Papua reflects a pattern of impunity, a structural impediment to justice for victims. 

Kata Kunci : Politik Hukum Peradilan, Pelanggaran HAM Berat, Papua

  1. S1-2026-498225-abstract.pdf  
  2. S1-2026-498225-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-498225-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-498225-title.pdf