Analisis Penjatuhan Pidana Kepada Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Hak Waris Yang Terrdapat Keterangan Palsu (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1477/K/Pid/2023)
Muhammad Satria Bagus Ardi Darmawan, Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.Si.
2026 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada notaris dalam pembuatan akta pernyataan hak waris yang memuat keterangan palsu serta mengetahui bagaiamana akibat hukum putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap status jabatan notaris.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris yang menggunakan data sekunder dan data primer. Tahap pertama yang dilakukan adalah meneliti data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tesier. Data sekunder diperoleh melaui studi pustaka yang selanjutnya dilengkapi dengan data primer dengan cara penelitian lapangan melalui wawancara narasumber dan responden. Data diperoleh dianalis dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif.
Hasil dari penelitian menunjukan bahwa; Pertama, terjadi perbedaan dalam penjatuhan pidana terhadap notaris, dimana penerapan Pasal 266 KUHP dalam perkara tersebut, unsur “menyuruh memasukan keterangan palsu” merupakan perbuatan melawan hukum. Pada Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 22/Pid.B/2023/Pn Slw, menyatakan notaris MT tidak bersalah dan dibebaskan karena bukan orang yang menyuruh melakukan. Namun Putusan Mahkamah Agung Nomor 1471/K/Pid/2023, menyatakan notaris MT bersalah, dimana Notaris MT mengaukui perbuatan tersebut yang dengan sengaja dan mengetahui keterangan tersebut palsu namun tetap memasukan keterangan tersebut ke dalam akta auntetik. Kedua, Putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut menimbulkan akibat hukum terhadap status jabatan notaris berupa pemberhentian notaris sesuai dengan Pasal 13 UUJN. Hasil wawancara penulis menunjukan bahwa penegakan pasal tersebut oleh Majelis Pengawas Pusat dalam pengusulan pemberhentian kepada Menteri belum dapat dilaksanakan karena dilakukan secara berjenjang yang dimulai dari Majelis Pengawas Daerah melalui laporan dari masyarakat. Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 sebagai dasar pemeriksaan oleh Majelis Pengawas perlu dilakukan perubahan atau penambahan pasal terkait pemeriksaan notaris atas pelanggaran berat dimana Majelis Pengawas Pusat dapat secara langsung melakukan pemeriksaan dengan bersinergi dengan aparat hukum yaitu jaksa ataupun pengadilan agar pemberhentian dapat dilakukan secara efektif
This study aims to examine the legal considerations applied by judges in imposing criminal sanctions on a notary for the drafting of a deed of inheritance rights statement containing false information, as well as to analyze the legal consequences of a court decision that has obtained permanent legal force on the status of the notary’s official position.
This research adopts a normative–empirical approach, utilizing both secondary and primary data. The initial stage involves the examination of secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The secondary data were obtained through a literature review and subsequently complemented by primary data collected through field research in the form of interviews with key informants and respondents. The collected data were analyzed using qualitative methods and presented descriptively.
The results of the study the following findings; First, there is a disparity in the imposition of criminal sanctions against a notary, In the case examined, the element of “ordering the inclusion of false information” constitutes an unlawful act. In Decision of the District Court of Slawi Number 22/Pid.B/2023/PN Slw, the court declared that Notary MT was not guilty. However, in Supreme Court Decision Number 1471/K/Pid/2023, the Court held that Notary MT was guilty and could be held criminally liable, on the basis that the unlawful act was committed intentionally and with knowledge that the information was false. Second, the criminal judgment that has obtained permanent legal force gives rise to legal consequences regarding the notary’s official status, namely dismissal with dishonor to Article 13 of the Law on Notary Position (UUJN). The results of the author’s interviews demonstrate that the enforcement of this provision, particularly in proposing dismissal to the Minister, has not yet been effectively due to its hierarchical mechanism, which must originate from the Regional Supervisory Council based on public reports. Accordingly, Minister of Law and Human Rights Regulation Number 15 of 2020 should be amended to allow the Central Supervisory Council to conduct direct examinations of serious violations in coordination with prosecutors and the courts, thereby ensuring effective dismissal
Kata Kunci : Notaris, Keterangan Palsu, Penjatuhan Pidana, Pemberhentian