Laporkan Masalah

Kepatuhan Hukum sebagai Determinan Perlindungan Data Pasien dalam Penyelenggaraan Telemedicine di Indonesia

Syaidatul Asiyah, Dr. Wahyu Yun Santoso, S.H., M.Hum., LL.M.

2026 | Tesis | S2 Magister Hukum Kesehatan

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan hukum sebagai determinan perlindungan data pasien dalam penyelenggaraan telemedicine di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi di bidang kesehatan telah mendorong telemedicine sebagai alternatif pelayanan kesehatan yang menawarkan efisiensi dan kemudahan akses bagi masyarakat. Namun di balik manfaat tersebut, telemedicine juga menimbulkan tantangan serius terkait perlindungan data pasien, mengingat tingginya risiko pelanggaran privasi dan kebocoran data kesehatan. Perlindungan data pasien merupakan bagian dari hak pasien yang wajib dijamin dalam setiap bentuk pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan berbasis teknologi digital.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan perlindungan data pasien, penyelenggaraan telemedicine serta kewajiban hukum penyelenggara sistem elektronik di bidang kesehatan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk menilai hubungan antara kepatuhan hukum dan efektivitas perlindungan data pasien dalam kerangka hukum nasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat perlindungan data pasien dalam penyelenggaraan telemedicine sangat ditentukan oleh kepatuhan hukum penyelenggara layanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang mengatur perlindungan data pribadi, rekam medis, dan sistem elektronik. Ketidakpatuhan hukum berpotensi menimbulkan pelanggaran hak pasien serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan telemedicine. Oleh karena itu kepatuhan hukum perlu diposisikan sebagai faktor determinan dalam menjamin perlindungan data pasien, yang harus didukung melalui penguatan regulasi, pengawasan efektif, serta peningkatan kesadaran hukum para penyelenggara telemedicine.

This study aims to examine legal compliance as a determinant of patient data protection in the provision of telemedicine services in Indonesia. The advancement of information technology in the healthcare sector has accelerated the implementation of telemedicine as an alternative mode of healthcare delivery, offering greater efficiency and broader access to medical services. However, the increasing use of telemedicine also raises to significant legal challenges concerning the protection of patient data, particularly due to the heightenedd risks of privacy violations and personal health data breaches. Patient data protection constitutes an essential aspect of patient rights and must be guaranted in all forms of healthcares services, including those delivered through digital health technologies.

This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The data were collected through a comprehensive literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials related to patient data protection, telemedicine governance, and the legal obligations of electronic system providers in the healthcare sector. The collected data were analyzed qualitatively to examine the relationship between legal compliance and the effectiveness of patient data protection within the Indonesian legal framework.

The findings of this study indicate that the level of patient data protection in telemedicine services is substantially determined by the legal compliance of service providers with applicable laws and regulations, particularly those governing personal data protection, medical records, and electronic systems. Non-compliance with legal obligations may result in violations of patient rights and diminish public trust in telemedicine services. Therefore, legal compliance should be positioned as a fundamental determinant in ensuring effective patient data protection. Such protection must also be supported by strengthened regulatory frameworks, effective oversight mechanisms, and increased legal awareness among telemedicine service providers.

Kata Kunci : Kepatuhan Hukum, Perlindungan Data Pasien, Telemedicine, HaK Pasien, Legal Compliance, Patient Data Protection, Telemedicine, Patient Rights

  1. S2-2026-512934-abstract.pdf  
  2. S2-2026-512934-bibliography.pdf  
  3. S2-2026-512934-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2026-512934-title.pdf