Perilaku Aktor Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada Penganggaran Bencana Alam Erupsi Gunung Api dan Gempa Bumi

Noorina Hartati, Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A., Ak., CA.; Dr. Sumiyana, M.Si., Ak., CA.; Aviandi Okta Maulana, M.Acc., Ak., CA., Ph.D.

2026 | Disertasi | S3 Ilmu Akuntansi

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perilaku aktor anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penganggaran bencana alam erupsi gunung api pada BPBD Kabupaten Sleman dan gempa bumi pada BPBD Kabupaten Bantul. Kajian ini menelaah pemaknaan aktor anggaran BPBD terhadap aturan dan regulasi, prinsip tata kelola, serta adaptivitas membentuk proses pengambilan keputusan penganggaran bencana alam erupsi gunung api dan gempa bumi di tingkat daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi fenomenologi melalui wawancara mendalam semi-terstruktur terhadap dua belas informan kunci. Penelitian ini mengusulkan model tata kelola adaptif dalam penganggaran bencana alam erupsi gunung api dan gempa bumi, yang diturunkan dari pembelajaran atas pengalaman aktor anggaran BPBD di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Temuan menunjukkan bahwa perilaku aktor anggaran BPBD cenderung bersifat performatif (simbolik) yang dibentuk oleh pemaknaan terhadap aturan dan regulasi sebagai faktor yang membatasi kekuasaan dan kewenangan dalam pengambilan keputusan anggaran bencana alam erupsi gunung api dan gempa bumi. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya penerapan prinsip tata kelola yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan dalam praktik penganggaran bencana alam erupsi gunung api dan gempa bumi. Akibatnya, aktor anggaran BPBD mengalami pelemahan peran strategis dalam menentukan arah dan prioritas penganggaran bencana alam erupsi gunung api dan gempa bumi. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperluas pemahaman mengenai perilaku aktor anggaran BPBD melalui perspektif tata kelola adaptif, yang merupakan integrasi antara teori adaptasi dan teori tata kelola, sekaligus menunjukkan keterbatasan pendekatan yang berfokus pada niat individual dalam menjelaskan kompleksitas pengambilan keputusan anggaran bencana alam erupsi gunung api dan gempa bumi. Secara praktis, temuan penelitian ini memberikan implikasi bagi penguatan tata kelola penganggaran bencana alam erupsi gunung api dan gempa bumi di tingkat daerah, khususnya melalui penegasan kekuasaan dan kewenangan aktor anggaran BPBD, peningkatan harmonisasi aturan dan regulasi, penguatan fleksibilitas penganggaran bencana alam erupsi gunung api dan gempa bumi, serta peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan penganggaran bencana alam erupsi gunung api dan gempa bumi yang lebih adaptif, fleksibel, dan responsif terhadap risiko bencana alam erupsi gunung api dan gempa bumi pada tingkat daerah di Indonesia.

This study aims to explore the behavior of budget actors within the Regional Disaster Management Agency (RDMA) in budgeting for volcanic eruptions at the Sleman Regency RDMA and earthquakes at the Bantul Regency RDMA. This study examines the interpretations of RDMA budget actors regarding rules and regulations, governance principles, and adaptivity in shaping the decision-making process for budgeting for volcanic eruptions and earthquakes at the regional level. This study uses a qualitative approach with a phenomenological study through in-depth semi-structured interviews with twelve key informants. This study proposes an adaptive governance model for budgeting for volcanic eruptions and earthquakes, derived from learning from the experiences of RDMA budget actors in Sleman and Bantul Regencies. The findings indicate that the behavior of RDMA budget actors tends to be performative (symbolic), shaped by the interpretation of rules and regulations as factors that limit their power and authority in budgeting decisions for volcanic eruptions and earthquakes. This condition results in the suboptimal implementation of governance principles, including transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness, in budgeting practices for volcanic eruptions and earthquakes. Consequently, RDMA budget actors experience a weakening of their strategic role in determining the direction and priorities of budgeting for volcanic eruptions and earthquakes. This study provides a theoretical contribution by broadening the understanding of RDMA budget actor behavior through an adaptive governance perspective, which integrates adaptation theory and governance theory. It also demonstrates the limitations of approaches that focus on individual intentions in explaining the complexity of budgeting decisions for volcanic eruptions and earthquakes. Practically, the findings of this study have implications for strengthening the governance of volcanic eruption and earthquake disaster budgeting at the regional level, particularly through affirming the power and authority of RDMA budget actors, improving harmonization of rules and regulations, strengthening the flexibility of volcanic eruption and earthquake disaster budgeting, and enhancing coordination across regional agencies. Therefore, this study is expected to serve as a reference in formulating more adaptive, flexible, and responsive volcanic eruption and earthquake disaster budgeting policies to address the risks of volcanic eruptions and earthquakes at the regional level in Indonesia.

Kata Kunci : penganggaran bencana alam erupsi gunung api dan gempa bumi, perilaku aktor anggaran BPBD, studi fenomenologi, tata kelola bencana adaptif