KOMUNIKASI ORGANISASI DALAM PROSES INVESTIGASI DIGITAL PENANGANAN KEJAHATAN PHISHING (STUDI KASUS DIREKTORAT RESERSE SIBER POLDA JAWA TENGAH)

BENNY ERWIN, Dr. Mufti Nurlatifah, S.IP., M.A.

2026 | Tesis | S2 Ilmu Komunikasi

Penelitian ini mengkaji komunikasi organisasi dalam proses investigasi digital penanganan kasus phishing di Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Jawa Tengah. Selama ini hambatan penanganan kejahatan siber lebih banyak diatribusikan pada keterbatasan teknis forensik, sementara dimensi komunikasi organisasi yang sesungguhnya menentukan kualitas setiap tahap investigasi belum mendapat perhatian memadai. Penelitian ini menggunakan paradigma interpretatif dengan metode studi kasus tunggal, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen perkara, serta dianalisis menggunakan analisis tematik induktif-deduktif dengan kerangka komunikasi organisasi Wrench et al. (2015) sebagai lensa utama dan proses investigasi digital Casey dan Rose (2018) sebagai kerangka sekunder. Penelitian menemukan bahwa komunikasi organisasi dalam investigasi digital di Ditressiber dibentuk oleh ketegangan konsisten antara communication rules formal dan communication norms informal, di mana norma informal secara sistematis mendahului aturan formal dalam koordinasi sehari-hari. Serial transmission melalui enam simpul hierarkis menciptakan penundaan sistemik yang mengurangi peluang pemblokiran aset korban dalam jendela waktu kritis satu jam. Sistem dual-track ekstraksi bukti digital antara unit Labfor internal dan Bid Labfor Polda mencerminkan ketimpangan kapasitas institusional yang bersumber dari kegagalan upward communication dalam sistem penganggaran terpusat, bukan dari ketidakmampuan personal. Tacit knowledge tentang modus operandi pelaku belum terinstitusionalisasi sebagai communication rules yang dapat diwariskan, sehingga kualitas investigasi bergantung pada keberadaan personel berpengalaman tertentu. Namun ketika communication rules formal tersedia secara lengkap dan koordinasi lintas direktorat berjalan baik, sebagaimana dibuktikan perkara LP/B/140/VII/2023, standar investigasi digital yang komprehensif dapat dipenuhi. Penelitian ini berkontribusi pada kajian komunikasi organisasi dalam konteks institusi penegak hukum siber dengan menunjukkan bahwa efektivitas investigasi digital secara fundamental ditentukan oleh kualitas infrastruktur komunikasi organisasi yang menopangnya

This study examines organizational communication in the digital investigation process of phishing case handling at the Cyber Crime Directorate (Ditressiber) of the Central Java Regional Police. Barriers in cybercrime handling have predominantly been attributed to technical forensic limitations, while the organizational communication dimension that determines investigation quality has received insufficient attention. This study employs an interpretive paradigm using single case study method, with data collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis of case, analyzed through inductive-deductive thematic analysis using Wrench et al.'s (2015) organizational communication framework as the primary lens and Casey and Rose's (2018) digital investigation process as the secondary framework. Findings reveal that organizational communication in Ditressiber's digital investigations is shaped by a consistent tension between formal communication rules and informal communication norms, with norms systematically preceding formal rules in daily coordination. Serial transmission through six hierarchical nodes creates systemic delays that reduce the opportunity to block victim assets within the critical one-hour window. The dual-track extraction system between the internal forensic unit and the certified Bid Labfor reflects institutional capacity imbalance rooted in upward communication failure within the centralized budgeting system. Tacit knowledge about perpetrator modus operandi has not been institutionalized as transferable communication rules, making investigation quality dependent on experienced individuals. However, when formal communication rules are fully available and cross-directorate coordination functions well, as demonstrated by case LP/B/140/VII/2023, comprehensive investigative standards can be achieved. This study contributes to organizational communication scholarship by demonstrating that digital investigation effectiveness is fundamentally determined by the quality of its organizational communication infrastructure.

Kata Kunci : komunikasi organisasi, investigasi digital, kejahatan siber, phishing, Ditressiber Polda Jateng