Urgensi Revitalisasi Hukum Adat Pada Diskursus Perlindungan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Hukum Adat Larvhul Ngabal Masyarakat Adat Kei)
Alwi Reniwuryaan, Dr. Totok Dwi Diantoro, S.H., M.A., LL.M.
2026 | Tesis | S2 Magister Hukum
Penelitian ini bertujuan untuk mencapai 3 (tiga) hal. Pertama, menganalisis pengaturan hak ulayat dalam Hukum Adat Larvhul Ngabal mengatur hubungan antara Masyarakat Adat Kei, tanah ulayat, dan entitas non-human (kaum kavhunin) di Kota Tual. Kedua, memahami dan mengkontekstualisasikan pengaturan Hukum Adat Larvhul Ngabal dengan diskursus lingkungan hidup. Ketiga, mengetahui kontribusi Hukum Adat Larvhul Ngabal pada kebijakan perlindungan lingkungan hidup di Kota Tual.
Penelitian ini merupakan penelitian sosio-legal. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan selama 7 (tujuh) minggu di Kota Tual dengan teknik wawancara semi-structured dan observasi partisipatoris. Keseluruhan data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teori common property rights, deep ecology, dan pluralisme hukum sebagai pisau analisisnya guna memahami berikut mengambil kesimpulan berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.
Hasil penelitian ini menunjukan 3 (tiga) hal. Pertama, hubungan antar-sesama Masyarakat Hukum Adat Kei dalam pengelolaan hak ulayat dibatasi oleh hak kepemilikan, hubungan antara Masyarakat Hukum Adat Kei dengan tanah ulayat tidak terlepas pisahkan dari cara pandang terhadap alam yang dipandang sebagai sumber kehidupan sekaligus sebagai entitas penyandang hak yang melahirkan tradisi pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dan hubungan antara Masyarakat Hukum Adat Kei dengan kaum Kavhunin, baik sebagai entitas yang menempati tempat tertentu maupun entitas penegak hukum, melahirkan suatu sikap yang menghargai alam. Kedua, pengelolaan hak ulayat di Kei tidak dapat dilihat secara terpisah antara satu entitas dengan entitas lainnya melainkan harus dilihat secara holistik sebagai sesama makhluk ekologis. Ketiga, Hukum Adat Larvhul Ngabal memiliki kontribusi terhadap kebijakan perlindungan lingkungan hidup di Kota Tual yang ditandai dengan adanya transplantasi Hukum Adat ke Hukum Negara.
This research aims to achieve three objectives. First, to analyze the customary rights provisions in Larvhul Ngabal Customary Law, which regulate the relationship between the Kei Indigenous Community, customary land, and non-human entities (kavhunin) in Tual City. Second, to understand and contextualize the Larvhul Ngabal Customary Law provisions within environmental discourse. Third, to determine the contribution of Larvhul Ngabal Customary Law to environmental protection policies in Tual City.
This research is a socio-legal study. Data collection was conducted over seven weeks in Tual City using semi-structured interviews and participatory observation. All data were then analyzed using the theories of common property rights, deep ecology, and legal pluralism.
The results of this study demonstrate three key points. First, the relationship between the Kei Customary Law Community and customary land is inseparable from their perspective on nature, which is seen as a source of life and as a rights-bearing entity that gives rise to traditions of sustainable environmental management, and relationship between the Kei Customary Law Community and the Kavhunin, both as entities occupying a specific location and as law enforcement entities, fosters a respect for nature. Second, the management of customary rights in Kei cannot be viewed in isolation from one entity to another, but rather as a holistic view of fellow ecological beings. Third, Larvhul Ngabal Customary Law has contributed to environmental protection policies in Tual City, marked by the transplantation of Customary Law into State Law.
Kata Kunci : Hukum Adat, Lingkungan Hidup, Larvhul Ngabal, Masyarakat Adat Kei.