Regulating Algorithmic Collusion in the Rise of Artificial Intelligence: Comparative Legal Study of the EU and Indonesian Regulatory Approaches
NELVINA RIESNANDYA PUTRI, Royhan Akbar, S.H., LL.M.
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Pesatnya penggunaan algoritma dan kecerdasan buatan (AI) di pasar digital telah memicu tantangan baru yang belum sepenuhnya dapat diakomodir oleh hukum persaingan usaha. Permasalahan khususnya muncul dalam konteks sistem penetapan harga algoritmik yang berpotensi memfasilitasi koordinasi antar pelaku usaha tanpa adanya kesepakatan secara eksplisit.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dilengkapi dengan pendekatan perbandingan. Penelitian ini menganalisis penafsiran praktik penetapan harga berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan mengevaluasi instrumen hukum Uni Eropa yang relevan, termasuk Pasal 101 TFEU dan EU AI Act.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, hukum persaingan usaha Indonesia masih berlandaskan pada pemahaman tradisional mengenai konsep ‘perjanjian’, sehingga sulit mengatasi hasil kolusi oleh sistem otonom; kedua, meski Uni Eropa telah mengadopsi pendekatan yang lebih proaktif, masih terdapat kesenjangan; dan ketiga, terdapat urgensi untuk meninjau kembali konsep perjanjian untuk mengembangkan mekanisme yang proaktif.
The rapid deployment of algorithms and artificial intelligence in digital market has prompted new challenges that competition law is not fully equipped to address. Problems particularly occur in the context of algorithmic pricing systems that have the potential of facilitating coordination among undertakings without explicit human agreement.
This research implements a normative juridical method complemented by a comparative approach. It analyzes the interpretation of price-fixing under Article 5 of Law No. 5 of 1999 and evaluates relevant legal instruments from the EU, including Article 101 of the TFEU and the EU AI Act.
The research concludes that first, Indonesian competition law remains grounded in traditional understanding of ‘agreement’, making it difficult to address collusive outcomes generated by autonomous systems; second, while the EU has adopted a more proactive approach, there are still some gaps remain to be addressed; and third, there is an urgency to revisit the concept of agreement to develop proactive mechanisms.
Kata Kunci : Kolusi Algoritmik, Kecerdasan Buatan, Hukum Persaingan Usaha, Penetapan Harga, Hukum Uni Eropa, Hukum Indonesia, EU AI Act