CARE PRINCIPLES DALAM TATA KELOLA DATA MASYARAKAT ADAT: STUDI KASUS TATA KELOLA DATA ORANG ASLI PAPUA

ALBERT FRANSISKUS BALRIYANAN, Prof. Dr. Phil. Gabriel Lele, S.IP., M.Si.

2026 | Tesis | S2 Administrasi Publik

Di Indonesia, Provinsi Papua, dua sistem negara mendata populasi adat yang sama, yaitu Orang Asli Papua (OAP), tetapi menghasilkan angka yang berselisih sebanyak 193.567 jiwa. Selisih ini bukan sekadar kekeliruan administratif, melainkan gejala dari cara negara menstrukturkan tata kelola data masyarakat adat di bawah desentralisasi asimetris. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana dualisme dua sistem data pemerintah, yaitu SIAK Plus yang tersentralisasi dan SIO Papua yang berbasis provinsi, membentuk sejauh mana Prinsip CARE untuk Tata Kelola Data Masyarakat Adat dapat diwujudkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa studi kasus tunggal tertanam, dengan data dari wawancara mendalam terhadap sebelas informan kunci dan analisis dokumen, yang dibaca melalui empat dimensi CARE pada tataran kelembagaan, prosedural, dan teknis. Temuan menunjukkan tiga pola struktural yang memotong seluruh prinsip, yaitu ketiadaan umpan balik kepada komunitas, pengakuan otoritas adat yang bersifat seremonial, dan paradigma tata kelola data yang belum terjembatani antara logika administratif dan logika afirmatif. Pola-pola tersebut berpuncak pada disparitas data dan perwujudan CARE yang rendah hingga parsial, yang berdampak pada perlindungan sosial yang salah sasaran serta terhambatnya beasiswa Otonomi Khusus bagi ribuan mahasiswa. Penelitian ini berargumen bahwa CARE bukanlah pelengkap etis, melainkan prasyarat fungsional bagi legitimasi sosial, kepercayaan publik, dan kualitas data.

In Indonesia's Papua Province, two state systems count the same Indigenous population, the Orang Asli Papua (OAP), yet produce figures that differ by 193,567 people. This discrepancy is not a mere administrative error but a symptom of how the state structures the governance of Indigenous data under asymmetric decentralization. This study aims to explain how the dualism of two government data systems, the centralized SIAK Plus and the province-based SIO Papua, shapes the extent to which the CARE Principles for Indigenous Data Governance can be realized. It employs a qualitative embedded single-case study, drawing on in-depth interviews with eleven key informants and documentary analysis, read through the four CARE dimensions across the institutional, procedural, and technical levels. The findings reveal three structural patterns that cut across all principles, namely a missing feedback loop to communities, the ceremonial recognition of Indigenous authority, and an unbridged paradigm between administrative and affirmative logics. These patterns culminate in the data disparity and in a low to partial realization of CARE, which results in misdirected social protection and the disruption of Special Autonomy scholarships for thousands of students. This study argues that CARE is not an ethical supplement but a functional prerequisite for social legitimacy, public trust, and data quality.

Kata Kunci : Prinsip CARE, kedaulatan data masyarakat adat, tata kelola data, desentralisasi asimetris, Orang Asli Papua