POLITIK AKTIVISME DIGITAL DALAM KONSTRUKSI KEBIJAKAN OFFSHORE DETENTION AUSTRALIA

Adryan Firmando Iskandar, Atin Prabandari, S.IP., M.A., Ph.D.

2026 | Tesis | S2 Ilmu Hubungan Internasional

Tesis ini mengkaji bagaimana aktivisme digital lintas negara menantang narasi keamanan dominan yang menopang kebijakan offshore detention Australia, dengan fokus pada pencari suaka yang ditahan di Nauru. Dengan lensa hegemoni dan counter-hegemony Gramsci, aktivisme digital dipahami sebagai war of position yang menggugat “akal sehat” publik melalui digital witnessing, mobilisasi visual, dan materi berbasis akuntabilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menganalisis delapan jejak digital yang dipilih secara purposive pada periode 2013–2026 melalui pembacaan interpretatif teks serta analisis tata-bahasa visual (Kress & van Leeuwen). Temuan menunjukkan bahwa aktivisme paling kuat memengaruhi legitimasi kebijakan dengan memulihkan kemanusiaan detainee dan mengekspos dampak kebijakan, sementara perubahan kebijakan tetap dibatasi oleh ketahanan struktur tata kelola perbatasan.

This thesis examines how transnational digital activism contests the dominant security narrative sustaining Australia’s offshore detention policy, focusing on asylum seekers detained in Nauru. Using Gramsci’s hegemony and counter-hegemony lens, it treats digital activism as a war of position that challenges “common sense” through digital witnessing, visual mobilisation, and accountability-oriented materials. Drawing on a qualitative descriptive approach, eight purposively selected digital footprints (2013–2026) are analysed through interpretive textual analysis and visual grammar analysis (Kress & van Leeuwen). The findings show that activism most strongly reshapes legitimacy by humanising detainees and exposing harm, while policy change remains constrained by resilient border governance structures. 

Kata Kunci : aktivisme digital; offshore detention; hegemoni; wacana; pencari suaka