URGENSI PENGUATAN PERAN PENGAWASAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA PADA EKONOMI DIGITAL REFLEKSI KASUS GOOGLE PLAY BILLING SYSTEM: STUDI KOMPARASI DENGAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK
Muhammad Andhika Adiguna Hartantio, Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penguatan peran pengawasan KPPU dalam ekonomi digital serta membandingkannya dengan sistem pengawasan persaingan usaha di Republik Rakyat Tiongkok. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan deskriptif melalui studi kepustakaan dan wawancara.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi digital berpotensi menimbulkan praktik penyalahgunaan posisi dominan oleh platform digital. Pengawasan di Indonesia masih menghadapi berbagai keterbatasan sehingga diperlukan penguatan regulasi, terutama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, dan peran kelembagaan dalam melakukan pengawasan dalam ekonomi digital. Sementara itu, Tiongkok melalui State Administration for Market Regulation (SAMR) yang menegakkan Anti-Monopoly Law of the People’s Republic of China menunjukkan pendekatan yang lebih progresif dalam mengawasi persaingan usaha di ekonomi digital dengan memperhatikan karakteristik pasar yang bersifatb multi-sisi dan efek jaringan. Oleh karena itu, pengalaman Tiongkok dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam memperkuat pengawasan persaingan usaha pada ekonomi digital.
This research aims to analyze the urgency of strengthening the supervisory role of the KPPU in the digital economy and to compare it with the competition law enforcement system in the People’s Republic of China. This study employs a normative-empirical legal research method with a descriptive approach through literature review and interviews.
The results show that the digital economy creates potential risks of abuse of dominant position by digital platforms. Competition supervision in Indonesia still faces several limitations, thus requiring stronger regulatory frameworks and institutional capacity. Meanwhile, China, through the State Administration for Market Regulation (SAMR), which enforces the Anti-Monopoly Law of the People’s Republic of China, demonstrates a more progressive approach in supervising competition in the digital economy by taking into account the multi-sided nature of markets and network effects. Therefore, China’s experience may serve as an important reference for Indonesia in strengthening competition supervision in the digital economy.
Kata Kunci : ekonomi digital, persaingan usaha, KPPU, Google Play Billing.