Evaluating The Legal Framework Addressing Sea Level Rise - Induced Displacement Through Relocation in the Solomon Islands.

Prisca Ilolu, Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, SH., LL.M.

2026 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Tesis ini mengevaluasi kecukupan kerangka hukum dalam menangani perpindahan penduduk yang disebabkan oleh kenaikan permukaan laut melalui relokasi terencana di Kepulauan Solomon, sebuah negara yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Tesis ini menganalisis persinggungan antara instrumen hukum internasional, regional, dan domestik yang mengatur perpindahan akibat perubahan iklim, dengan perhatian khusus pada perlindungan hak asasi manusia, sistem kepemilikan tanah, serta kewajiban negara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dan kualitatif, dengan mengacu pada teks hukum, dokumen kebijakan, serta studi kasus komunitas terdampak untuk menilai bagaimana kerangka yang ada merespons kebutuhan relokasi. Temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan signifikan dalam pengakuan hukum terhadap orang-orang yang terdampak perpindahan akibat perubahan iklim, terbatasnya perlindungan prosedural dalam proses relokasi, serta adanya ketegangan antara kepemilikan tanah adat dan sistem hukum formal yang mempersulit upaya pemukiman kembali.

            Meskipun terdapat beberapa kebijakan adaptif, kebijakan tersebut masih bersifat terfragmentasi dan kurang ditegakkan secara efektif, serta sering kali kurang melibatkan partisipasi masyarakat dan mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang. Tesis ini berargumen perlunya pendekatan hukum yang lebih koheren dan berbasis hak, yang mengintegrasikan praktik adat dengan hukum formal, memperkuat koordinasi kelembagaan, serta menyelaraskan kerangka domestik dengan norma internasional yang terus berkembang terkait mobilitas akibat perubahan iklim.

Sebagai penutup, tesis ini mengusulkan reformasi hukum dan kebijakan yang bertujuan memastikan bahwa relokasi dilakukan secara adil, sensitif terhadap budaya, dan selaras dengan perlindungan hak asasi manusia yang fundamental.

This thesis evaluates the adequacy of legal frameworks in addressing displacement caused by sea level rise through planned relocation in the Solomon Islands, a state highly vulnerable to climate change impacts. It analyses the intersection of international, regional, and domestic legal instruments governing climate-induced displacement, with particular attention to human rights protections, land tenure systems, and state obligations.

The study adopts a doctrinal and qualitative approach, drawing on legal texts, policy documents, and case studies of affected communities to assess how existing frameworks respond to relocation needs. Findings reveal significant gaps in legal recognition of climate-displaced persons, limited procedural safeguards in relocation processes, and tensions between customary land ownership and formal legal systems that complicate resettlement efforts. 

While, certain adaptive policies exist, they remain fragmented and insufficiently enforced, often lacking community participation and long-term sustainability considerations. The thesis argues for a more coherent and rights-based legal approach that integrates customary practices with formal law, strengthens institutional coordination, and aligns domestic frameworks with evolving international norms on climate mobility. 

It concludes by proposing legal and policy reforms aimed at ensuring that relocation is conducted in a manner that is equitable, culturally sensitive, and consistent with the protection of fundamental human rights. 

Keywords: climate-induced displacement, sea level rise, planned relocation, Solomon Islands, legal frameworks. 

Kata Kunci : climate-induced displacement, sea level rise, planned relocation, Solomon Islands, legal frameworks.