PENGALIHAN SEBAGIAN PIUTANG KREDITOR PEMOHON MELALUI CESSIE KEPADA KEPADA KREDITOR LAIN SEBAGAI DASAR PENGAJUAN PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP DEBITOR DIKAITKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

RUSMAN EFFENDI, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum

2026 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

PENGALIHAN SEBAGIAN PIUTANG KREDITOR PEMOHON MELALUI CESSIE KEPADA KREDITOR LAIN SEBAGAI DASAR PENGAJUAN PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP DEBITOR DIKAITKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

Rusman Effendi1 dan Tata Wijayanta2

INTISARI

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kekosongan pengaturan mengenai penggunaan pengalihan piutang melalui cessie sebagai dasar pemenuhan syarat pluralitas kreditor dalam permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Dalam praktik, kondisi ini menimbulkan perbedaan pertimbangan hakim di pengadilan niaga, di mana terdapat putusan yang menerima maupun menolak penggunaan cessie sebagai dasar permohonan PKPU. Perbedaan tersebut berimplikasi pada ketidakpastian hukum serta potensi ketidakadilan bagi para pihak.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kedudukan pengalihan piutang melalui cessie dalam memenuhi syarat pluralitas kreditor dalam permohonan PKPU; (2) menganalisis alasan terjadinya perbedaan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan niaga terkait penggunaan cessie; serta (3) merumuskan konstruksi pengaturan yang ideal guna menjamin kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan mekanisme PKPU.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, cessie merupakan mekanisme yang sah berdasarkan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pada prinsipnya dapat digunakan untuk memenuhi syarat pluralitas kreditor dalam permohonan PKPU. Namun demikian, dalam praktik peradilan terdapat perbedaan pendekatan hakim, yaitu pendekatan formalistik yang menitikberatkan pada keabsahan cessie, dan pendekatan substantif yang menilai tujuan serta itikad baik dalam penggunaan cessie. Perbedaan ini disebabkan oleh tidak adanya pengaturan eksplisit dalam hukum kepailitan.

Kata kunci: Cessie; PKPU; pluralitas kreditor; kepastian hukum; kepailitan.

1 Mahasiswa Program S2 Magister Ilmu Hukum Kampus Jakarta Universitas Gadjah Mada.

2 Dosen/Guru Besar Hukum Acara Perdata – Hukum Acara Kepailitan Program S2 Magister Ilmu Hukum Kampus Jakarta Universitas Gadjah Mada ([e-mail])

PARTIAL ASSIGNMENT OF A PETITIONING CREDITOR’S RECEIVABLES THROUGH CESSIE TO OTHER CREDITORS AS A BASIS FOR FILING A SUSPENSION OF DEBT PAYMENT OBLIGATIONS (PKPU) PETITION AGAINST THE DEBTOR FROM THE PERSPECTIVE OF LEGAL CERTAINTY

Rusman Effendi3 and Tata Wijayanta4

ABSTRACT

This research is motivated by the absence of explicit regulation concerning the use of assignment of receivables (cessie) as a basis for fulfilling the requirement of plurality of creditors in applications for Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) under Law Number 37 of 2004. In practice, this legal gap has led to differing judicial considerations in commercial courts, where some decisions accept while others reject the use of cessie as a basis for PKPU applications. Such inconsistencies create legal uncertainty and potential injustice for the parties involved.

This study aims to: (1) analyze the legal position of assignment of receivables (cessie) in fulfilling the requirement of plurality of creditors in PKPU applications; (2) examine the reasons behind the differing judicial considerations in commercial court decisions regarding the use of cessie; and (3) formulate an ideal legal framework to ensure legal certainty and prevent the abuse of PKPU mechanisms.

This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The data consist of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively.

The results indicate that, normatively, cessie is a valid legal mechanism under Article 613 of the Indonesian Civil Code and may, in principle, be used to fulfill the plurality of creditors requirement in PKPU applications. However, judicial practice reveals two differing approaches: a formalistic approach focusing on the validity of cessie, and a substantive approach assessing the purpose and good faith behind its use. This divergence stems from the lack of explicit regulation within insolvency law.

This study concludes that an ideal legal framework should integrate the recognition of cessie with limitations based on good faith principles. Such regulation should include explicit statutory provisions, judicial guidelines, and clear criteria for the use of cessie, including validity, creditor independence, genuine economic substance, and the absence of intent to circumvent PKPU requirements.

Keywords: Cessie; PKPU; plurality of creditors; legal certainty; insolvency law.

3 Student at the Master of Law (Jakarta Campus), Faculty of Law Universitas Gadjah Mada.

4 Lecturer/Professor of Civil Procedural Law – Bankruptcy Procedural Law, Master in Law Jakarta Campus Program, Universitas Gadjah Mada ([e-mail]).

Kata Kunci : Cessie; PKPU; pluralitas kreditor; kepastian hukum; kepailitan.