Penanganan Penyidik Terhadap Korban Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Guru Sekolah Dasar Di Daerah Istimewa Yogyakarta

Elisabeth Lue, Dr. Dra. Dani Krisnawati, S.H., M.Hum

2026 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme penanganan penyidik terhadap korban kekerasan seksual yang dilakukan guru sekolah dasar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini juga mengkaji mekanisme penanganan penyidik yang seharusnya terhadap korban kekerasan seksual yang dilakukan guru sekolah dasar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode penelitian adalah penelitian hukum jenis normatif-empiris. Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui studi kepustakaan dan wawancara bersama responden dan narasumber. Analisis data menggunakan metode kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian memberikan dua kesimpulan. Pertama, mekanisme penanganan penyidik terhadap pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan temuan pada Polresta Yogyakarta, Polresta Sleman, dan Polres Gunungkidul belum optimal dan cenderung formalistik karena bergantung pada laporan sebagai dasar penanganan. Polresta Yogyakarta menunjukkan upaya pemenuhan hak korban meskipun masih bersifat reaktif, Polresta Sleman belum optimal karena kurangnya koordinasi dengan lembaga layanan korban, sedangkan Polres Gunungkidul tidak menunjukkan proses penanganan karena tidak terdapat laporan yang masuk. Kedua, mekanisme penanganan penyidik yang seharusnya terhadap pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta dirumuskan berdasarkan berbagai kendala yang ditemukan dalam praktik penanganan perkara. Kendala tersebut meliputi kendala prosedural berupa ketergantungan pada laporan , kendala struktural berupa belum optimalnya koordinasi lintas sektor, serta kendala budaya berupa stigma masyarakat dan kecenderungan sekolah menutup kasus. Berdasarkan kendala tersebut, mekanisme penanganan yang seharusnya mencakup penguatan koordinasi terpadu, penerapan mekanisme respons yang lebih proaktif, peningkatan kapasitas penyidik, serta edukasi kepada masyarakat dan institusi pendidikan guna menjamin pemenuhan hak-hak korban secara komprehensif.

This study aims to analyze the mechanisms of investigation conducted by investigators in handling cases of sexual violence against elementary school teachers in the Special Region of Yogyakarta. This study also examines the appropriate mechanisms that should be implemented in handling victims of sexual violence committed by elementary school teachers in the Special Region of Yogyakarta. The research method used in this study is normative-empirical legal research. The data sources were obtained through literature review and interviews with respondents and informants. The data were analyzed using a qualitative method, with conclusions drawn deductively. The research yields two main conclusions. First, the handling mechanism by investigators in fulfilling the rights of victims of sexual violence in the Special Region of Yogyakarta, based on findings from the Yogyakarta City Police, Sleman Police, and Gunungkidul Police, is not yet optimal and tends to be formalistic due to its reliance on reports as the basis for case handling. The Yogyakarta City Police have demonstrated efforts to fulfill victims’ rights, although these remain reactive in nature. The Sleman Police have not yet implemented optimal handling due to a lack of coordination with victim service institutions, while the Gunungkidul Police show no handling process as there were no reported cases. Second, the appropriate handling mechanism that investigators should implement in fulfilling the rights of victims of sexual violence in the Special Region of Yogyakarta is formulated based on various obstacles identified in practice. These obstacles include procedural constraints in the form of dependence on reports, structural constraints characterized by suboptimal cross-sector coordination, and cultural constraints in the form of societal stigma and the tendency of schools to conceal cases. Based on these constraints, the appropriate handling mechanism should include strengthening integrated coordination, implementing a more proactive response mechanism, improving investigator capacity, and providing education to the community and educational institutions in order to ensure the comprehensive fulfillment of victims’ right.

Kata Kunci : Penanganan Penyidik, kekerasan seksual, anak sekolah dasar