Peranan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pembina Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam melaksanakan tugas jabatan di daerah hukumnya

PRASTIWI, Elizabeth, Nurhasan Ismail, SH.,M.Si

2005 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Kenotariatan)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pembina Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam melaksanakan tugas jabatan di daerah hukumnya dan faktor-faktor yang menghambat pembinaan BPN terhadap PPAT dalam melaksanakan tugas jabatannya. Untuk menjawab permasalahan, dilakukan penelitian di Kabupaten Sleman dengan 6 (enam) PPAT sebagai responden dari 85 (delapanpuluh lima) PPAT yang ada di Kabupaten Sleman dan sebagai nara sumber adalah Sub Seksi bagian Pendaftaran Tanah Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sleman. Pengumpulan data dalam penelitian lapangan dilakukan dengan tehnik wawancara langsung dengan responden, dan menggunakan daftar pertanyaan terbuka dan terstruktur yang telah disusun sebelumnya sebagai alat pengumpul data. Berdasarkan penelitian lapangan menunjukkan bahwa Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini Kantor Pertanahan setempat dalam melakukan pembinaan terhadap PPAT tidak rutin, dilakukan secara insidental atau jika ada peraturan baru. Dalam mengadakan pemeriksaan terhadap PPAT hanya pada administrasi dan itupun dilakukan dalam kurun waktu yang tidak pasti, artinya setiap PPAT tidak selalu mendapat pemeriksaan setahun sekali, bisa terjadi dua sampai empat tahun baru diadakan pemeriksaan, sehingga menyebabkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT dalam proses pembuatan aktanya. Sedangkan faktor yang menghambat dalam pembinaan : Pertama adalah faktor personil dari Badan Pertanahan yang bertugas sebagai Pembina yang tidak memadai dengan jumlah PPAT, ditambah dengan mental yang mencari kepentingan pribadi, juga wawasan dan pengetahuan yang kurang memenuhi syarat. Kedua adalah faktor substansi hukum, yaitu rendahnya sanksi hukum terhadap suatu pelanggaran yang diancam dengan sanksi yang tegas. Ketiga adalah karena kesibukan dan keterbatasan waktu dari petugas pembina dalam melaksanakan tugas utamanya, Keempat adalah faktor keberadaan PPAT yang karena keterbatasan pengetahuan ke-PPAT-an, yang didukung sikap dan mental PPAT yang kurang teliti, meremehkan atas ketentuan yang ada sengaja atau tidak disengaja, sehingga penyimpangan-penyimpangan terus terjadi yang sulit untuk diidentifikasi dan ditertibkan.

The research is aimed at identifying the role of National Land Affairs Board as the guilding body for the executives of land certificate preparation in conducting its occupation duty and the inhibiting factors of the board guidance to preparing executive of land certificate in conducting its duty. Finding out the answer of the problem, a research was conducted in Sleman Regency, involving 6 (six) preparing executives of land certificate as the respondents from the whole 85 executives as sub-section of land registration of National Land Affairs Board as the informant. The data collecting in this research was achieved through direct interviews with respondent and was used opened and structured question list which was previously arranged as the instrument of data collecting. Field studies revealed that the National Land Affairs Board, in this case the local land affair office, guide or direct the executive in non-routine, incidental mode. The direction was given specifically when the new regulation was administered. Even it is conducted in uncertain period of time, suggesting that not every executives was subjected to the supervision each year, thus it led to the violation in preparing the certificate committed by the executives. The inhibiting factors in giving direction were found. First is lack of personnel in Land Affairs Board who gave the direction, relative to the number of executives, not to mention the self-satisfield mental and lack of knowledge among the personnel. The second factor is law substance, implying the inadequate law sanction on the violation. The third factor was the time limitation among the directing personnel in conducting their main duty. The fourth factor is the existence of the executives which, due to their knowledge limitation concerning the land certificate preparation and inaccuracy among the personnel, undervalued the requirements, both intentionally and unintentionally, therefore; the violations were difficult to identify and to be disciplined.

Kata Kunci : PPAT,Tugas dan Fungsi,Pembinaan BPN, Exacutives of land certificate preparation, National Land Affairs, Board, Direction