Stratified Universalism and Structural Inequality in Indonesia’s National Health Insurance (JKN): A Scoping Review

Ahmad Rosadi Rangkuti, Hakimul Ikhwan, Ph.D.

2026 | Tesis | S2 Sosiologi

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Indonesia telah mencapai capaian administratif yang luar biasa dengan mendaftarkan hampir 100% penduduk, namun keberhasilan secara kuantitatif ini menutupi paradoks ketimpangan struktural yang terus-menerus. Tinjauan cakupan ini menganalisis 56 studi tinjauan sejawat yang diterbitkan antara tahun 2019 dan 2024 untuk mengkaji bagaimana struktur sosial dan ketidaksetaraan mereproduksi diri dalam implementasi JKN dan untuk mengevaluasi sejauh mana solusi yang diusulkan dalam literatur yang dipilih mencerminkan pergeseran dari model produktivisme ke model kewarganegaraan universal di Indonesia.

Dibingkai dengan teori kewarganegaraan T.H. Marshall dan tipologi rezim kesejahteraan Esping-Andersen, studi ini menemukan bahwa akses perawatan kesehatan tetap sangat dikomodifikasi dan terkait erat dengan kemampuan ekonomi, terutama untuk sektor informal, yang mewakili kelompok terbesar dari penunggak premium asuransi kesehatan. Selain itu, ada ketidakseimbangan spasial yang mencolok yang ditandai dengan konsentrasi rumah sakit yang tidak proporsional di Pulau Jawa, memaksa penduduk di daerah pinggiran untuk 'migrasi medis' dan biaya tidak langsung yang tinggi yang secara efektif membatasi hak-hak sosial mereka.

Tinjauan ini mengidentifikasi keadaan universalisme berstrata, di mana kualitas perlindungan negara dan martabat klinis masih secara fundamental ditentukan oleh kontribusi ekonomi dan lokasi geografis individu. Meskipun ada ketegangan dialektis antara produktivisme teknokratis dan kewarganegaraan universal yang aspiratif, pergeseran legislatif baru-baru ini, seperti penghapusan pengeluaran kesehatan wajib dalam UU Kesehatan 2023, menandakan mundurnya menuju konservatisme fiskal. Pada akhirnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa model yang benar-benar universal belum tercapai selama kebijakan tingkat makro memprioritaskan stabilitas anggaran di atas pemenuhan hak sosial secara mutlak, membiarkan hierarki kewarganegaraan dalam sistem perawatan kesehatan Indonesia tetap utuh.

Indonesia’s National Health Insurance (JKN) has achieved a remarkable administrative milestone by registering nearly 100% of the population, yet this quantitative success masks a persistent paradox of structural inequality. This scoping review analyses 56 peer-reviewed studies published between 2019 and 2024 to examine how social structures and inequalities reproduce themselves within JKN implementation and to evaluate the extent to which solutions proposed in the selected literature reflect a shift from a productivist model to a universal citizenship model in Indonesia.

Framed through T.H. Marshall’s theory of citizenship and Esping-Andersen’s welfare regime typology, the study finds that healthcare access remains heavily commodified and tied to economic position, particularly for the informal sector, which represents the largest group of premium defaulters. Furthermore, a stark spatial imbalance exists characterized by a disproportionate concentration of hospitals on Java Island, forcing residents in peripheral regions into 'medical migration' and high indirect costs that effectively limit their social rights.

The review identifies a state of stratified universalism, where the quality of state protection and clinical dignity are still fundamentally dictated by an individual’s economic contribution and geographical location. While there is a dialectical tension between technocratic productivism and aspirational universal citizenship, recent legislative shifts, such as the removal of mandatory health spending in the 2023 Health Law, signal a retreat toward fiscal conservatism. Ultimately, the research concludes that a truly universal model remains incomplete as long as macro-level policies prioritize budgetary stability over the absolute fulfillment of social rights, leaving the hierarchy of citizenship within Indonesia's healthcare system intact.

Kata Kunci : BPJ Kesehatan, JKN, Universal Health Coverage, social inequality, citizenship theory, welfare regimes, stratified universalism.