Analisis Tata Kelola Lahan Konservasi Dengan Pendekatan Dinamika Sistem Studi Kasus Giam-Siak Kecil Kabupaten Bengkalis

Veni Angriani, Dr. Erda Rindrasih, M.U.R.P

2026 | Tesis | S2 Administrasi Publik

Lahan konservasi yang termasuk kawasan lindung, taman nasional, cagar biosfer sering dipandang sebagai cara untuk melindungi keanekaragaman hayati, menjaga stok karbon, dan menjaga fungsi ekosistem terutama lahan gambut, merupakan tantangan besar dan kompleks di banyak negara tropis, termasuk Indonesia. Lahan konservasi juga merupakan kawasan yang ditetapkan secara hukum maupun berdasarkan kesepakatan adat untuk menjaga stabilitas fungsi ekologis, melindungi keanekaragaman hayati, serta mempertahankan jasa ekosistem yang penting bagi kesejahteraan manusia dan keberlanjutan lingkungan. 

Namun, realita fungsi lahan konservasi kerap menimbulkan konflik penggunaan lahan antara tujuan konservasi dan kepentingan pihak lain (stakeholder). Konflik ini tidak hanya berdimensi ekologis, tetapi juga sosial, politik, kelembagaan, dan ekonomi. Beberapa kajian menyebut istilah “conservation conflicts” untuk menggambarkan situasi di mana tujuan konservasi bersaing atau berbenturan dengan kepentingan lokal atau nasional misalnya untuk pertanian, perkebunan, pembangunan infrastruktur dalam permasalahan yang berulang. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dinamika sistem pada tata kelola konservasi yang berulang (loop) dalam pengelolaan konflik lahan konservasi menggunakan analisis teori System Failure dan konsep System Dinamics di Giam-Siak Kecil Kabupaten Bengkalis. Metode yang digunalan adalah kualitatif deskriptif-analitis dengan data primer didapatkan dari hasil wawancara mendalam pihak BBKSDA Provinsi Riau menggunakan Teknik positional approach.  

Hasil penelitian dan Wawancara mendalam di lapangan menguatkan temuan  ini menunjukkan terdapat konflik yang terus berulang dikarnakan sistem dinamis yang terjadi dalam tata kelola kawasan konservasi Giam-Siak Kecil. Dari total 78,294.45 Ha mengalami penyusutan kawasan karna penguasaan ilegal sebesar 1.134.15. Ha, illegal logging, interaksi negatif, kebakaran hutan dan lahan, minimnya sumber daya alam dan teknologi yang digunakan BBKSDA dalam pengawasan kawasan, overlapping kebijakan antara Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Undang-Undang Cipta Kerja dalam pelaksanaan hukuman bagi pelaku tidak ilegal pada kawasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik dalam tata kelola lahan konservasi tidak semata-mata disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara negara dan masyarakat, tetapi berakar pada persoalan struktural dalam kapasitas kelembagaan (tata kelola).

 

Kata Kunci: Tata Kelola Konservasi, Dinamika Sistem, Kegagalan Sistem 

ABSTRACT 

Conservation land including protected areas, national parks, biosphere reserves is often seen as a way to protect biodiversity, maintain carbon stocks, and maintain ecosystem functions, especially peat land, a major and complex challenge in many tropical countries, including Indonesia. Conservation land is also a legally designated area and based on customary agreements to maintain stability in ecological functions, protect biodiversity, and maintain ecosystem services essential for human well-being and environmental sustainability. 

However, the reality of the conservation land function often causes land-use conflicts between the purpose of conservation and the interests of other parties (stakeholders). The conflict is not only ecological, but also social, political, institutional, and economic. Several studies have called the term "conservation conflicts" to describe situations in which the purpose of conservation competes or collides with local or national interests such as agriculture, plantations, infrastructure development in repeated problems. 

This study aims to identify the system dynamics of repeated conservation governance (loop) in conservation land conflict management using analysis of System Failure theory and the concept of System Dynamics in Giam-Siak Kecil Bengkalis Regency. The method used is qualitative descriptive-analytic with primary data obtained from in-depth interview results from BBKSDA of Riau Province using positive approach technique. 

The results of in-depth research and interviews in the field strengthen this finding show that there are continuous conflicts due to the dynamic system that occurs in the governance of the Giam-Siak Kecil conservation area. Total 78.294.45 Ha experienced a decrease in the area due to illegal possession of 1,134.15. Ha of  illegal logging, negative interactions, forest and land fires, the lack of human resources and technology used by BBKSDA in regional monitoring, overlapping policies between Conservation of Natural Resources Law and Job Creation Law in the implementation of penalties for non-illegal perpetrators in the region. This study concluded that conflicts in conservation land governance are not solely caused by differences in interests between countries and people, but are rooted in structural problems in institutional capacity.

 

Keywords: Conservation Governance, System Dynamics, System Failures

Kata Kunci : Keywords: Conservation Governance, System Dynamics, System Failures