HAK KREDITOR KONKUREN DALAM PELAKSANAAN GOING CONCERN OLEH KURATOR DALAM KEPAILITAN (STUDI PENETAPAN NOMOR 307/PDT.SUS/PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST. JUNCTO PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NOMOR 307/PDT.SUS/PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST.)

JUFRIYADI, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.

2026 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme kontrol oleh kreditor konkuren dalam pelaksanaan going concern oleh kurator serta menilai apakah pelaksanaan tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap hak kreditor konkuren dalam kepailitan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus terhadap Penetapan Nomor 307/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. juncto putusan terkait. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme kontrol oleh kreditor konkuren dalam pelaksanaan going concern telah dilaksanakan secara prosedural melalui rapat kreditor dan kewajiban pelaporan kurator, namun belum efektif secara substantif. Hal ini disebabkan oleh adanya asimetri informasi, keterbatasan akses, serta tidak adanya kewenangan intervensi yang memadai bagi kreditor konkuren. Di sisi lain, pelaksanaan going concern terbukti mampu meningkatkan nilai harta pailit sehingga memperbesar peluang pelunasan utang kepada kreditor. Namun, manfaat tersebut bersifat tidak langsung dan insidental, sehingga tidak mencerminkan perlindungan yang optimal bagi kreditor konkuren.

Dengan demikian, going concern lebih tepat dipahami sebagai instrumen optimalisasi nilai harta pailit daripada sebagai mekanisme perlindungan yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme kontrol substantif dan pengaturan yang lebih komprehensif guna meningkatkan perlindungan terhadap kreditor konkuren dalam hukum kepailitan Indonesia.

This study aims to analyze the control mechanism exercised by concurrent creditors in the implementation of going concern by the curator, as well as to assess whether such implementation constitutes protection for their rights in bankruptcy proceedings. This research adopts a normative juridical method with statutory and case approaches, focusing on Decision Number 307/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. and its related ruling. The data consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed qualitatively.

The findings indicate that the control mechanism by concurrent creditors has been formally carried out through creditors’ meetings and reporting obligations of the curator, yet it remains procedurally oriented and lacks substantive effectiveness. This is due to information asymmetry, limited access, and the absence of adequate intervention rights for concurrent creditors. On the other hand, the implementation of going concern has proven to increase the value of the bankruptcy estate, thereby enhancing the potential repayment to creditors. However, such benefits are indirect and incidental, and do not reflect optimal protection for concurrent creditors.

Therefore, going concern is better understood as an instrument for optimizing the value of the bankruptcy estate rather than an effective protection mechanism. Accordingly, strengthening substantive control mechanisms and establishing more comprehensive regulations are necessary to improve the protection of concurrent creditors in Indonesian bankruptcy law.

Kata Kunci : Kepailitan, Kelangsungan Usaha, Kurator, Kreditor Konkuren, Mekanisme Kontrol.