Laporkan Masalah

Balancing Consumer Autonomy and Paternalism Within Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection: Comparative Insights from the General Data Protection Regulation

Margaretha Nami Silaen, Dina W Kariodimedjo, S.H.,LL.M.,Ph.D.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menandai lahirnya rezim perlindungan data pribadi yang komprehensif pertama di Indonesia yang banyak mengadopsi prinsip-prinsip dari General Data Protection Regulation (GDPR). Otonomi konsumen memberikan kewenangan kepada subjek data untuk mengendalikan informasi pribadinya. Sedangkan, paternalisme membenarkan intervensi negara demi melindungi warga negara. Keseimbingan antara dua hal ini di Indonesia belum terlalu dikaji. Penelitian ini menggunakan metode normatif-doktrinal yang dilengkapi dengan pendekatan komparatif untuk menganalisis bagaimana kedua teori tersebut diakomodasi dalam UU PDP dibandingkan dengan GDPR serta implementasinya di Irlandia, Belanda, dan Prancis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GDPR berhasil mencapai keseimbangan melalui standar persetujuan yang ketat, perlindungan hak-hak subjek data yang kuat, serta keberadaan Data Protection Authority yang independen. Sebaliknya, UU PDP masih cenderung mengarah pada pendekatan paternalistik karena adanya pengecualian yang luas bagi negara, sanksi yang bersifat represif, definisi hukum yang belum jelas, serta belum berfungsinya otoritas perlindungan data yang independen. Berdasarkan praktik di ketiga negara Uni Eropa tersebut, penelitian ini merekomendasikan pembentukan otoritas perlindungan data yang otonom dan memiliki sumber daya yang memadai, penyempurnaan definisi dan hak-hak dalam peraturan perundang-undangan, penutupan kesenjangan sektoral, serta penguatan edukasi publik sebagai pendamping penegakan hukum guna mewujudkan keseimbangan yang berbasis hak antara otonomi dan paternalisme dalam perlindungan data pribadi di Indonesia.

The enactment of Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection (‘PDP Law’) marks Indonesia's first comprehensive data protection regime, drawing significant inspiration from the European Union's General Data Protection Regulation (‘GDPR’). However, the extent to which the PDP Law balances consumer autonomy empowers data subjects to govern their own information. Meanwhile, paternalism justifies State intervention for the citizen's protection. The balancing of these two concepts in Indonesia remains underexplored. Using a normative-doctrinal methodology supplemented by a comparative approach, this research examines how both theories operate within the PDP Law in comparison with the GDPR and its leading national implementations in Ireland, the Netherlands, and France. The study finds that the GDPR achieves equilibrium through stringent consent standards, robust data subject rights, and independent Data Protection Authorities (DPAs); however, the PDP Law leans disproportionately toward paternalism due to broad State exemptions, punitive sanctions, vague definitions, and the absence of a functioning independent DPA. Drawing lessons from the three EU jurisdictions, this research recommends that Indonesia establish an autonomous and well-resourced DPA, refine statutory definitions and rights, close sectoral gaps, and pair enforcement with public education to achieve a rights-based balance between autonomy and paternalism.


Kata Kunci : Personal Data Protection, Law No. 27 of 2022, GDPR, consumer autonomy, paternalism, Data Protection Authority, comparative law, Indonesia, European Union.

  1. S1-2026-472737-abstract.pdf  
  2. S1-2026-472737-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-472737-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-472737-title.pdf