PERLUNYA PERUBAHAN KETENTUAN DIVESTASI LOKAL BAGI INVESTOR ASING DIBIDANG KETENAGALISTRIKAN (STUDI KASUS: PT MITSUI CO LTD DALAM PLTU PAITON)

Retna Winedar Oktafia, Dr. Agustina Merdekawati, S.H., LL.M.

2026 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Investasi asing memegang peranan penting dalam pengembangan sektor ketenagalistrikan di Indonesia, termasuk proyek PLTU Paiton yang dikelola oleh PT Mitsui Co Ltd. Namun, ketentuan divestasi lokal yang diatur dalam BKPM No. 4 Tahun 2021 jo Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2025 menimbulkan tantangan bagi investor asing karena persyaratan kepemilikan saham oleh pihak lokal yang tidak sesuai dengan kesepakatan kontrak dinilai berpotensi memengaruhi kelangsungan investasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlunya perubahan ketentuan divestasi lokal agar lebih adaptif terhadap kebutuhan investasi, menjamin partisipasi investor domestik, dan meningkatkan kepastian hukum di sektor ketenagalistrikan. 

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, wawancara, memadukan analisis peraturan perundang-undangan, dokumen BKPM, dan praktik investasi PT Mitsui. 

Hasil penelitian menunjukkan ketentuan divestasi lokal ini membutuhkan penyempurnaan serta sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Rekomendasi penelitian menekankan perlunya perubahan regulasi tidak diberlakukan surut yang memberikan keseimbangan antara kepentingan investor asing dan penguatan kapasitas investor lokal, penyederhanaan mekanisme divestasi dan kejelasan jangka waktu kepemilikan saham. Dengan perubahan ketentuan divestasi yang lebih adaptif, diharapkan proyek ketenagalistrikan dapat terus menarik investasi asing, meningkatkan kinerja sektor energi nasional, dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi pembuat kebijakan dalam merumuskan peraturan yang responsif bagi dinamika Investasi dan kebutuhan energi.

Foreign investment plays a key role in developing Indonesia’s electricity sector, including projects such as the Paiton coal-fired power plant involving PT Mitsui Co. Ltd. However, local divestment requirements under BKPM Regulation No. 4 of 2021 in conjunction with BKPM Regulation No. 5 of 2025 pose challenges, as mandatory share transfers to local entities not as agreed in the contract are considered inflexible and may affect investment sustainability. This study examines the need to reform local divestment provisions to better accommodate investment demands while ensuring domestic participation and legal certainty. 

This thesis imply a normative juridical method with a case study approach, interviews, analyzing statutory regulations, BKPM documents, and Mitsui’s investment in the Paiton project. The findings show that the current framework requires refinement and better coordination between central and regional governments. 

The study recommends regulatory revisions to balance foreign investor protection with strengthening domestic capacity, including simplifying divestment procedures and clarifying ownership timelines. More adaptive divestment policies are expected to sustain foreign investment, improve energy sector performance, and support sustainable development. This research provides a reference for policymakers in designing regulations responsive to evolving investment and energy needs.

Kata Kunci : Divestasi Lokal, Investor Asing, Ketenagalistrikan, Local Divestment, Foreign Investors, Electricity Sector