Laporkan Masalah

Penyimpanan Sertipikat Tanah oleh Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli Hak atas Tanah

Syukron Ma'ruf, Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M.

2026 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan  menganalisis mengenai urgensi notaris dalam melakukan tindakan penyimpanan sertipikat tanah terkait pembuatan akta Perjanjian Perikatan Jual Beli hak atas tanah, khususnya di Kabupaten Purworejo. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis risiko hukum pidana dalam pertanggungjawaban notaris atas tindakan penyimpanan sertipikat tanah pada pembuatan akta PPJB hak atas tanah.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan kasus dan konseptual yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara responden dan narasumber. Data sekunder diperoleh melalui putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan karya-karya ilmiah. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, urgensi bagi notaris untuk melakukan tindakan penyimpanan sertipikat tanah dalam pembuatan akta PPJB hak atas tanah di Kabupaten Purworejo adalah bahwa dalam praktik dibutuhkan peran notaris untuk menjaga, melindungi, dan memberikan rasa percaya klien, serta kepentingan praktik lainnya seperti pembuatan akta PPJB yang berkaitan dengan perjanjian kredit lembaga perbankan. Meskipun tidak memiliki kewenangan atributif, tindakan penyimpanan sertipikat tanah ini sering ditemui dan dapat didasarkan pada perjanjian penitipan barang dalam KUHPerdata serta eksistensi asas kebebasan berkontrak guna meminimalisir masalah seperti penjualan ganda, yang menunjukkan tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum untuk mewakili negara terkait administrasi dan kepercayaan masyarakat.Kedua, risiko hukum pidana dalam pertanggungjawaban notaris atas tindakan tersebut adalah munculnya celah kerawanan hukum akibat batas yang sangat tipis antara penguasaan benda karena hubungan keperdataan dengan penguasaan benda yang memenuhi unsur delik penggelapan. Ketiadaan regulasi yang jelas berpotensi menyeret notaris ke dalam dakwaan pidana penggelapan berdasarkan Pasal 486 dan/atau Pasal 488 UU KUHP baru apabila terjadi sengketa, sehingga notaris dituntut memiliki wawasan keilmuan lintas sektoral serta wajib bersikap profesional, berhati-hati, dan tidak berpihak sesuai amanat UUJN dan Kode Etik Notaris.

This research aims to determine and analyze the urgency of notaries in storing land certificates related to the execution of the Preliminary Sale And Purchase Agreement (PPJB) deed for land rights, specifically in Purworejo Regency. This research also aims to determine and analyze the criminal legal risks within the notary's liability for the act of storing land certificates during the execution of the PPJB deed.

This research is descriptive empirical-normative legal research utilizing a case and conceptual approach. It utilizes primary and secondary data. Primary data is obtained through interviews with respondents and informants. Secondary data is obtained through court decisions, statutory regulations, and scientific literature. The data analysis method employed in this research is the qualitative method.

The research findings indicate that: First, the urgency for notaries to store land certificates during the drafting of Preliminary Sale and Purchase Agreement (PPJB) deeds for land rights in Purworejo Regency stems from the practical need to protect, secure, and maintain client trust, as well as to facilitate banking credit mechanisms. Although lacking attributive authority, this prevalent practice is legally grounded in safekeeping agreements under the Civil Code and the principle of freedom of contract to minimize risks such as double sales, reflecting the notary's responsibility as a public official representing the state in administrative matters and public trust. Second, the criminal legal risk regarding notary liability arises from the fine line between document possession under civil contracts and possession that fulfills the elements of embezzlement. The absence of clear regulations potentially exposes notaries to embezzlement charges under Articles 486 and/or 488 of the new Criminal Code (UU KUHP) in the event of disputes; thus, notaries are required to possess comprehensive cross-sectoral legal knowledge and must maintain professionalism, prudence, and impartiality as mandated by the Notary Law (UUJNP) and the Notarial Code of Ethics.

Kata Kunci : Notaris, Penyimpanan Sertipikat, PPJB, Risiko Pidana, Penggelapan

  1. S2-2026-513730-abstract.pdf  
  2. S2-2026-513730-bibliography.pdf  
  3. S2-2026-513730-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2026-513730-title.pdf