Opsi Gugatan Sederhana Bagi Korban Penipuan Guna Mendapatkan Kepastian Hukum Dalam Pengembalian Kerugian Materiil (Studi Putusan Nomor 157/Pid.B.2024/Pn.Jkt.Pst Jo Putusan Nomor 203/Pdt.G.S/2024/Pn.Tng)

Cakra Wira Persada, Herliana, S.H., M.Com.Law., Ph.D.

2026 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesenjangan antara putusan pidana yang berorientasi pada penghukuman pelaku dengan kebutuhan korban penipuan untuk memperoleh pemulihan kerugian materiil. Dalam praktiknya, penyelesaian perkara penipuan belum sepenuhnya mampu memberikan keadilan substantif bagi korban, khususnya terkait pengembalian kerugian ekonomi yang timbul akibat perbuatan pelaku.

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme gugatan sederhana sebagai sarana penyelesaian sengketa bagi korban penipuan dalam memperoleh kepastian hukum atas pengembalian kerugian materiil, sekaligus mengkaji efektivitas pelaksanaan putusannya dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, studi kasus, dan wawancara, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 157/Pid.B/2024/PN.Jkt.Pst dan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 203/Pdt.G.S/2024/PN.Tng.

 

Hasil penelitian dan hasil pembahasan menunjukkan bahwa gugatan sederhana dapat menjadi instrumen alternatif yang efektif dalam memulihkan kerugian materiil korban penipuan sebagai pelengkap putusan pidana. Namun, efektivitas tersebut masih menghadapi kendala, khususnya pada tahap eksekusi putusan, seperti belum adanya pengaturan mengenai pelaksanaan putusan serta-merta dan keterbatasan ketentuan eksekusi dalam regulasi yang berlaku. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kepastian hukum dalam gugatan sederhana belum sepenuhnya tercapai secara substantif, sehingga diperlukan pembaruan regulasi guna memperkuat mekanisme eksekusi dan meningkatkan kepastian hukum bagi korban.

ABSTRACT

This study is motivated by the gap between criminal judgments that focus on punishing offenders and the need of victims to obtain recovery of material losses. In practice, decisions in fraud cases have not fully delivered substantive justice for victims, particularly with regard to the restitution of economic losses.

 

This study aims to examine the mechanism of small claims procedures as a means of dispute resolution for fraud victims in securing legal certainty regarding the recovery of material losses, as well as to assess the effectiveness of enforcing such judgments in achieving the principles of simple, expeditious, and low-cost justice. The research adopts a normative-empirical method through statutory, case study, and interview approaches, with a focus on the Central Jakarta District Court Decision Number 157/Pid.B/2024/PN.Jkt.Pst and the Tangerang District Court Decision Number 203/Pdt.G.S/2024/PN.Tng.

 

The results indicate that small claims procedures can serve as an effective alternative instrument to restore victims’ material losses as a complement to criminal judgments. However, their effectiveness is still constrained, particularly at the enforcement stage, due to the absence of clear regulations regarding immediate enforcement and the limited execution provisions in the applicable regulations. This condition shows that legal certainty in small claims procedures has not yet been fully achieved substantively, thus requiring regulatory reform to strengthen enforcement mechanisms and enhance legal certainty for fraud victims.

Kata Kunci : Gugatan Sederhana, Penipuan, Kerugian Materiil, Kepastian Hukum, Eksekusi Putusan