Implementasi aspirasi masyarakat dalam penyusunan dan penetapan peraturan daerah

HATMONO, Joko Tri, Prof. H. Soehino, SH

2005 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Kenegaraan)

Salah satu persyaratan agar suatu Peraturan Daerah dapat dikatakan baik yaitu Peraturan Daerah tersebut harus aspiratif. Dewasa ini disinyalir banyak Peraturan Daerah yang lebih cenderung mengutamakan kepentingan pemerintah dari pada memperjuangkan kepentingan masyarakat. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana implementasi aspirasi masyarakat dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta, kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi aspirasi masyarakat dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta dan upaya mengatasinya. Untuk itu peneliti berupaya menggali data dari beberapa pejabat yang berperan dalam proses penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah serta beberapa pejabat lain yang terkait. Selain itu peneliti juga mengumpulkan data berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian, risalah-risalah rapat, surat-surat, catatan-catatan dan dokumen lain yang berkaitan dengan obyek penelitian. Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, didiskripsikan dan dijelaskan sehingga diperoleh hubungan antar variabel yang diteliti untuk mendapatkan pemecahan atas permasalahanpermasalahan yang ditentukan. Dalam penelitian ini diperoleh data bahwa tidak semua aspirasi yang ada oleh Badan Legislatif Daerah diimplementasikan dalam rumusan Peraturan Daerah. Beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi aspirasi masyarakat dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah yaitu dijumpainya aspirasi masyarakat yang satu sama lain saling bertentangan (kontradiktif), dijumpainya aspirasi masyarakat yang bertentangan dengan kepentingan umum, dijumpainya aspirasi masyarakat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kemampuan anggota DPRD yang tidak merata, dijumpainya benturan kepentingan politik antar fraksi yang ada di DPRD, sering dijumpainya penafsiran yang berbeda antara masyarakat dengan pemerintah berkenaan dengan rencana penyusunan kebijakan yang akan dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah, belum semua Badan Legislatif Daerah khususnya DPRD mempunyai kesadaran untuk melakukan penyerapan aspirasi masyarakat dalam setiap penyusunan Peraturan Daerah, dijumpainya aspirasi masyarakat yang bukan termasuk bidang yang diatur dalam Peraturan Daerah yang hendak disusun dan dijumpainya keterbatasan pemerintah untuk melaksanakan Peraturan Daerah apabila suatu atau beberapa aspirasi masyarakat diimplementasikan dalam Peraturan Daerah. Setelah diketahui kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi aspirasi masyarakat dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah tersebut, selanjutnya diharapkan dapat diketahui upaya-upaya untuk mengatasinya.

One of the requirements for a good regional regulation is its being accommodative for people’s aspirations. Today, there are many Regional Regulations that are suspected to have given more favour to protecting the government’s interests than to struggling for people’s interests. This research aims to investigate how people’s aspirations are accommodated in the formulation and decision of Regional Regulation in Yogyakarta Special Province, the problems encountered in these efforts, and their alternative solutions. To this end the researcher seeks for data from several government officers who play key roles in the process of Regional Regulation formulation and decision and from other related officers. In addition, the researcher collects data in the forms of legislations concerning with the research object, summaries of meetings, correspondences, records, and other documents relevant to the research object. Those data were then arranged systematically, described, and discussed in order to understand the relationship among the variables being researched, and to find solutions for the problems. The research obtains data describing that the Regional Legislative cannot accommodate all aspirations into the Regional Regulations by. There are several problems in accommodating people’s aspirations into the formulation and decision of Regional Regulations, for examples: some of the aspirations are contradicting each other, contradicting public interests, or contradicting higher regulations; besides, the members of the Regional House of Representative have different abilities, while the political fractions in the House have conflict of political interest. Other problems are different interpretations between the government and the public toward the formulation of policy to be decided as Regional Regulation; not all Regional Legislative Bodies, especially the House of Representative, has an awareness to accommodate people’s aspirations into every Regional Regulation; or the aspirations are beyond the field regulated in the Regional regulation to be formulated; and the government’s shortcoming to execute the Regulation if it accommodates people’s aspiration. The identification of these problems is expected to enable the identification of efforts to solve them.

Kata Kunci : Hukum Tata Negara,Penetapan Perda,Aspirasi Masyarakat