Inovasi Kebijakan dan Keterlibatan Masyarakat dalam Tata Kelola Pariwisata Berkelanjutan di Desa Oro-Oro Ombo Kota Batu

Fathur Rahman, Dr. Pande Made Kutanegara, MSi., Prof. Dr. Zaenal Bachruddin, MSc., Dr. Dewi Haryani Susilastuti, MSc

2026 | Disertasi | S3 STUDI KEBIJAKAN

Pariwisata Berkelanjutan telah menjadi paradigma strategis dalam pembangunan pedesaan namun realitasnya sering kali menunjukkan paradoks berupa marjinalisasi struktural masyarakat setempat. Penelitian ini berujuan untuk menganalisis keterlibatan masyarakat dalam tata kelola pariwisata berkelanjutan dengan menyoroti variasi bentuk, proses dan faktor-faktor yang memengaruhinya di Desa Oro-Oro Ombo. Fokus utama kajian ini adalah mengeksplorasi keterkaitan antara inovasi kebijakan dengan derajat keterlibatan  masyarakat dalam tiga model tata kelola yang berbeda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus komparatif. Data dikumpulkan melalui observasi partisipasi, analisis dokumen dan wawancara mendalam dengan 48 informan yang merepresentasikan pemerintah, pelaku pariwisata, dan masyarakat sipil. Lokasi penelitian mencakup tiga destinasi dengan kepemilikan berbeda: Batu Night Spectacular (model korporasi), Rest Area Jalibar (model negara), Area Model Konservasi dan Edukasi/AMKE (model masyarakat). Analisis dilakukan menggunakan teori Tangga Partisipasi Arnstein (1969) untuk memetakan kualitas keterlibatan warga. Temuan penelitian menunjukkan bahwa inovasi kebijakan telah terhambat oleh struktur kekuasaan lokal yang asimetris. Pada model korporasi dan negara, keterlibatan masyarakat cenderung bersifat instrumental, pasif, dan simbolis akibat adanya fenomena elite capture, dominasi oligarki lokal, serta praktik korporatisme negara. Sebaliknya, model berbasis masyarakat di AMKE menunjukkan partisipasi transformasional yang digerakkan oleh inisiatif akar rumput. Namun, secara umum, rendahnya literasi pariwisata dan terbatasnya kapasitas masyarakat menjadi hambatan utama dalam negosiasi kebijakan. Sebagai kontribusi teoretis, penelitian ini menawarkan model "keterlibatan hibrid" (hybrid involvement) sebagai inovasi kebijakan untuk mengisi celah dalam teori partisipasi tradisional. Model ini menekankan pentingnya rekayasa kelembagaan yang mampu mendistribusikan kekuasaan secara adil dan memperkuat kapasitas kolektif masyarakat. Kesimpulannya, tata kelola pariwisata yang benar-benar berkelanjutan memerlukan pergeseran dari mandat top-down menuju tata kelola partisipatif yang menghargai pengetahuan lokal dan menjamin distribusi manfaat secara inklusif

Sustainable tourism has become a strategic paradigm in rural development; however, reality often reveals a paradox in the form of structural marginalization of local communities. This study aims to analyze community involvement in sustainable tourism governance by highlighting the variations in forms, processes, and influencing factors in Oro-Oro Ombo Village, Batu City. The main focus of this research is to explore the link between policy innovation and the degree of community participation across three different governance models. This study employs a qualitative approach with a comparative case study design. Data were collected through participant observation, document analysis, and in-depth interviews with 48 informants representing the government, tourism actors, and civil society. The research locations include three destinations with distinct ownership characteristics: Batu Night Spectacular (corporate model), Rest Area Jalibar (state model), and the Conservation and Education Model Area/AMKE (community model). Analysis was conducted using Arnstein’s Ladder of Participation framework to map the quality of citizen involvement. The research findings indicate that policy innovation is often hindered by asymmetric local power structures. In the corporate and state models, community involvement tends to be instrumental, passive, and symbolic due to the phenomenon of elite capture, the dominance of local oligarchies, and state corporatism practices. Conversely, the community-based model in AMKE demonstrates transformational participation driven by grassroots initiatives. However, in general, low tourism literacy and limited community capacity remain the primary obstacles in policy negotiation. As a theoretical contribution, this study proposes a "hybrid involvement" model as a policy innovation to fill the gaps in traditional participation theories. This model emphasizes the importance of institutional engineering capable of distributing power equitably and strengthening collective community capacity. In conclusion, truly sustainable tourism governance requires a shift from top-down mandates toward participatory governance that values local knowledge and ensures inclusive distribution of benefits.

Kata Kunci : sustainable tourism, community involvement, governance, policy innovation.