IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG VISA DAN IZIN TINGGAL: PENYALAHGUNAAN DAN PENEGAKAN HUKUM VISA INVESTOR

RENDJI SOLA GRACIA SILALAHI, Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M

2026 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Visa dan Izin Tinggal, khususnya terkait penyalahgunaan dan penegakan hukum Visa Investor di Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris, dengan data diperoleh dari analisis hukum, wawancara petugas imigrasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor 11 tahun 2024 telah menetapkan persyaratan ketat (modal minimal Rp10-15 miliar, verifikasi BKPM, dan kategori penerima yang terbatas), penegakan hukum terhadap penyalahgunaannya masih menghadapi kendala besar. Tantangan utama meliputi: (1) koordinasi dan integrasi data yang lemah antara Imigrasi dan BKPM; (2) keterbatasan kapasitas verifikasi lapangan dan investigasi; serta (3) maraknya praktik perusahaan fiktif sebagai dasar pengajuan visa. Studi komparatif dengan Singapura dan Australia mengungkap bahwa kebijakan Indonesia masih terlalu berfokus pada pemenuhan administratif (input-based), belum pada pemeriksaan mendalam (due diligence) terhadap integritas investor dan pengawasan pasca-izin. Kesimpulannya, efektivitas penegakan hukum memerlukan penguatan sinergi antarlembaga, integrasi sistem data real-time, dan pergeseran paradigma kebijakan ke arah yang lebih preventif dan berbasis hasil.

This study analyzes the implementation of the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 11 of 2024 concerning Visas and Residence Permits, specifically regarding the abuse and law enforcement of Investor Visas in Indonesia. The research employs a juridical-empirical approach, with data collected from legal analysis, interviews with immigration officers, BKPM officials, notaries, and document studies. The findings reveal that although the regulation has established strict requirements (a minimum investment of IDR 10-15 billion, verification by BKPM, and a limited category of recipients), law enforcement against its abuse still faces significant challenges. The main obstacles include: (1) weak coordination and data integration between Immigration and BKPM; (2) limitations in field verification capacity and investigation; (3) the prevalence of fictitious companies as a basis for visa applications; and (4) sociological barriers such as mixed marriages and nominee arrangements. A comparative study with Singapore and Australia indicates that Indonesia's policy still focuses too much on administrative compliance (input-based) rather than conducting in-depth checks (due diligence) on investor integrity and post-permit supervision. The conclusion is that the effectiveness of law enforcement requires strengthening inter-institutional synergy, integrating real-time data systems, and a paradigm shift in policy towards a more preventive and outcome-based approach

Kata Kunci : Visa Investor, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024, Penyalahgunaan Izin Tinggal, Penegakan Hukum