ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK PERIKANAN DESTRUKTIF DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DIWILAYAH PESISIR KABUPATEN MANOKWARI

Nickson Krey, Dr. Wahyu Yun Santoso, SH., M. Hum., LL.M

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung pendekatan empiris untuk menganalisis penerapan dan penegakan hukum terhadap praktik perikanan destruktif di Kelurahan Padarni Borarsi, Kabupaten Manokwari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perikanan destruktif masih terjadi, meliputi penggunaan bom ikan, bahan kimia berbahaya, alat tangkap tidak ramah lingkungan, serta penangkapan ikan berlebihan (overfishing). Praktik tersebut berdampak pada kerusakan ekosistem laut, penurunan populasi ikan, rusaknya terumbu karang, serta kerugian sosial ekonomi masyarakat pesisir.

Secara normatif, tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan lingkungan hidup. Namun, secara empiris penegakan hukum belum efektif akibat keterbatasan sarana pengawasan, luasnya wilayah perairan, lemahnya koordinasi antar instansi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Faktor ekonomi juga menjadi pendorong utama terjadinya praktik tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum, peningkatan pengawasan, serta pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.

This study uses a normative juridical method supported by an empirical approach to analyze the implementation and enforcement of law against destructive fishing practices in Padarni Borarsi Village, Manokwari Regency. The results show that destructive fishing practices still occur, including the use of fish bombs, hazardous chemicals, non-environmentally friendly fishing gear, and overfishing. These practices have significant impacts on marine ecosystem damage, declining fish populations, destruction of coral reefs, and socio-economic losses for coastal communities.

Normatively, these actions are contrary to the provisions of fisheries and environmental legislation. However, empirically, law enforcement has not been effective due to limited monitoring facilities, the vastness of marine areas, weak inter-agency coordination, and low legal awareness among the community. Economic factors also serve as the main driver of these practices. Therefore, strengthening law enforcement, improving supervision, and empowering coastal communities are necessary to achieve sustainable fisheries resource management.

Kata Kunci : **Keywords:** Destructive fishing; law enforcement; sustainable fisheries; marine ecosystem damage; normative juridical approach; coastal communities; fisheries supervision; marine resource conservation.