Laporkan Masalah

Penerapan Rechtsverwerking dalam Penyelesaian Konflik Agraria di Pundenrejo, Pati

Markus Togar Wijaya, Rafael Edy Bosko, S.H., MIL.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji status hukum tanah seluas 7,3 hektar di Pundenrejo pasca-berakhirnya Hak Guna Bangunan (HGB) PT Laju Perdana Indah (LPI) pada 27 September 2024. Fokus utamanya adalah penerapan rechtsverwerking sebagai landasan yuridis dalam mengajukan permohonan Hak Milik atas Tanah Negara melalui pendaftaran tanah secara sporadik.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-empiris yang berawal dari penelaahan data sekunder, lalu dilanjutkan penelitian data primer. Sifat penelitian ini deskriptif-analitis dengan orientasi preskriptif untuk merumuskan rekomendasi kebijakan. Data primer diperoleh melalui wawancara bersama Petani Pundenrejo sebagai pihak terdampak. Sementara data sekunder dikumpulkan lewat studi dokumen yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif guna menilai substansi norma.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, terdapat dua kesimpulan yang diperoleh. Pertama, PT LPI telah melanggar ketentuan HGB dengan menggunakan tanah tersebut sebagai perkebunan tebu. Idealnya, PT LPI dikenai konsekuensi Pasal 42 dan Pasal 46 jis. Pasal 47 PP No. 18 Tahun 2021. Selain itu, HGB PT LPI juga telah habis masa berlakunya sejak tanggal 27 September 2024 sehingga tanah tersebut akan kembali menjadi Tanah Negara sesuai dengan Pasal 46 PP No. 18 Tahun 2021. Merujuk Pasal 108 Permen ATR/BPN No. 18 Tahun 2021, permohonan skema prioritas PT LPI tidak dapat dikabulkan akibat penyalahgunaan izin HGB. Kedua, penerapan rechtsverwerking membuat PT LPI secara hukum dianggap melepaskan haknya karena penelantaran tanah. Sebaliknya, Petani Pundenrejo dapat menggunakan konsep rechtsverwerking sebagai landasan hukum untuk mengajukan pendaftaran sertifikat Hak Milik secara sporadik di atas tanah tersebut.

This research aims to examine the legal status of 7.3 hectares of land in Pundenrejo following the expiration of the Right to Build (Hak Guna Bangunan or HGB) of PT Laju Perdana Indah (LPI) on September 27, 2024. The primary focus is the application of rechtsverwerking as a juridical basis for applying for Ownership Rights (Hak Milik) over State Land through sporadic land registration.

The method employed is juridical-empirical legal research, beginning with the review of secondary data followed by primary data research. This study is descriptive-analytical with a prescriptive orientation to formulate policy recommendations. Primary data were obtained through interviews with the Pundenrejo Farmers as the affected party, while secondary data were collected through document studies encompassing primary, secondary, and tertiary legal materials. The data were then analyzed using qualitative methods to assess the substance of the norms.

Based on the research results and discussion, two conclusions are drawn. First, PT LPI violated HGB provisions by utilizing the land for sugarcane plantations. Ideally, PT LPI should be subject to the consequences of Article 42 and Article 46 in conjunction with (jis.) Article 47 of Government Regulation No. 18 of 2021. Furthermore, PT LPI’s HGB has expired as of September 27, 2024; thus, the land reverts to State Land in accordance with Article 46 of Government Regulation No. 18 of 2021. Referring to Article 108 of the Minister of ATR/BPN Regulation No. 18 of 2021, PT LPI’s priority scheme application cannot be granted due to the misuse of the HGB permit. Second, the application of rechtsverwerking establishes that PT LPI is legally deemed to have waived its rights due to land abandonment. Conversely, the Pundenrejo Farmers can utilize the rechtsverwerking concept as a legal foundation to apply for sporadic Ownership Right certificate registration on the said land.

Kata Kunci : Rechtsverwerking, Konflik Agraria, Skema Prioritas

  1. S1-2026-498630-abstract.pdf  
  2. S1-2026-498630-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-498630-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-498630-title.pdf