Onai dan Taparu sebagai Ideologi Spasial dan Teritorial dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah Adat Mee Pago di Kabupaten Mimika

Kania Irianty Riahta Br Sembiring, Doddy Aditya Iskandar, S.T., M.CP., Ph.D.

2026 | Skripsi | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

Wilayah adat Papua menghadapi tekanan serius dari proses perencanaan tata ruang formal yang tidak mengakui sistem pengetahuan dan pengelolaan adat. Di Kabupaten Mimika, wilayah adat Mee Pago, dua suku utama—Amungme dan Kamoro—memiliki cara pandang tersendiri atas wilayah mereka sebagai sumber daya bersama (Common Pool Resources/CPR), namun cara pandang ini tidak terakomodasi dalam dokumen perencanaan resmi negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana perbedaan pemaknaan wilayah adat sebagai CPR antara perspektif adat Amungme-Kamoro dan sistem formal negara termanifestasi dalam proses perencanaan tata ruang di Kabupaten Mimika. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen, yang kemudian diintegrasikan dengan pemetaan interpretatif untuk membaca tumpang tindih klaim spasial.

Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat tiga sistem pemaknaan CPR yang beroperasi secara simultan tanpa saling mengakui, yaitu (1) masyarakat Amungme memaknai wilayah melalui konsep onai sebagai totalitas relasional yang mencakup dimensi ekologis, spiritual, genealogis, dan ekonomi, (2) masyarakat Kamoro mengorganisir hak akses pesisir melalui sistem fratri taparu berdasarkan keanggotaan klan dan sejarah penggunaan, dan (3) negara memaknai kawasan yang sama melalui kategori fungsional-sektoral generik tanpa mengakui identitas adat. Perbedaan ini menghasilkan kondisi dual system—dua sistem berjalan bersamaan atas satu wilayah—di mana arena perencanaan formal tidak berfungsi sebagai ruang negosiasi yang setara. Penelitian ini menegaskan bahwa akar masalah bersifat ontologis, bukan prosedural, sehingga reformasi tata kelola harus dimulai dari pengakuan bahwa pengetahuan adat tentang ruang adalah pengetahuan yang valid dan setara.

Indigenous territories in Papua face serious pressure from formal spatial planning processes that fail to recognize customary governance and knowledge systems. In Mimika Regency, within the Mee Pago customary territory, two major indigenous groups—the Amungme and Kamoro—hold distinct interpretations of their territories as Common Pool Resources (CPR), yet these interpretations remain absent from official planning documents. This study aims to analyze how differing interpretations of customary territory as CPR between the Amungme-Kamoro indigenous perspective and the formal state system manifest in spatial planning processes in Mimika Regency. A qualitative approach was employed, combining in-depth interviews, field observation, and document analysis, integrated with interpretive spatial mapping to reveal overlapping territorial claims.

The study finds three CPR meaning systems operating simultaneously without mutual recognition, which states that (1) the Amungme conceptualize their territory through the onai framework—a relational totality encompassing ecological, spiritual, genealogical, and economic dimensions as inseparable, (2) the Kamoro organize coastal access rights through the taparu fraternal system, where clan membership and historical use determine governance legitimacy, and (3) the state imposes generic functional-sectoral categories onto the same territory without acknowledging indigenous identity or governance systems. These differences produce a dual system condition—two systems running in parallel over one territory—in which formal planning arenas do not function as spaces of equal negotiation. The study concludes that the root of the governance problem is ontological rather than procedural, and that effective reform must begin with recognizing indigenous spatial knowledge as valid and equal.

Kata Kunci : Tata Kelola Wilayah Adat, Common Pool Resources, Ideologi Spasial dan Teritorial, Proses Perencanaan, Mee Pago