TANGGUNG JAWAB PROMOTOR DALAM PEMBAYARAN ROYALTI LAGU: STUDI PERKARA AGNES MONICA MULJOTO DAN PERATURAN MENTERI HUKUM NOMOR 27 TAHUN 2025

Dyvanno Yodha Achyuta, Dina Widyaputri Kariodimedjo S.H., LL.M., Ph.D.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini menganalisis tanggung jawab hukum promotor dalam pembayaran royalti lagu pada pertunjukan musik komersial dengan studi terhadap Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/2024 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025. Fokus permasalahan penelitian terletak pada ketidakjelasan penentuan pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran royalti, ketika pelaku pertunjukan dibebankan tanggung jawab hukum, sementara promotor sebagai pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari penyelenggaraan konser tidak ditetapkan secara tegas.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam kedua putusan tersebut belum memberikan kepastian hukum terkait kewajiban pembayaran royalti. Kehadiran Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 menjadi pembaruan penting yang mempertegas tanggung jawab penyelenggara kegiatan komersial dalam pembayaran royalti, sekaligus memperkuat perlindungan hak ekonomi pencipta lagu dan menciptakan keadilan dalam industri musik di Indonesia.

Kata Kunci: Royalti, Hak Cipta, Pertunjukan Musik Komersial

This research examines the legal liability of concert promoters in the payment of song royalties for commercial music performances, through an analysis of Decision of the Jakarta Central Commercial Court Number 92/Pdt.Sus-HKI/2024 and the Supreme Court Cassation Decision Number 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025. The core issue addressed in this study concerns the lack of legal clarity in determining the party responsible for royalty payments, particularly where liability is imposed on the performing artist, while the promoter, who derives direct economic benefit from the concert has not been explicitly held accountable.

This research employs a normative juridical method, utilizing statutory and case law approaches. The findings indicate that the judicial reasoning in both decisions has failed to provide legal certainty regarding the obligation to pay royalties. The enactment of Regulation of the Minister of Law Number 27 of 2025 constitutes a significant legal development, as it explicitly affirms the responsibility of commercial event organizers to pay royalties. This regulation strengthens the protection of the economic rights of songwriters and promotes fairness within the Indonesian music industry.

Kata Kunci : Royalti, Hak Cipta, Pertunjukan Musik Komersial