Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Di Kelurahan Habaring-Hurung
FREDERICK ROIVALDO GINTING, Dr. Rikardo Simarmata, S.H.
2026 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis dan menemukan mekanisme penyelesaian berdasarkan latar belakang terjadinya penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan perkebunan pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan dengan menggunakan peraturan pemerintah yang berlaku sehingga keadilan agraria dan kepastian hukum terhadap masyarakat dapat tercapai dari adanya tindakan penertiban dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan.
Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggabungkan yuridis normatif dengan yuridis empiris yakni penelitian ini tidak hanya mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan nyata. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan wawancara dengan narasumber terkait dan melakukan kajian mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait. Analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif yang artinya melakukan analisis data dengan memahami dan menafsirkan makna dari informasi yang diperoleh, yakni berupa hasil wawancara dan hasil dari data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi penguasaan tanah dalam kawasan hutan khususnya kawasan konservasi. Dimana beberapa bidang tanah sudah terbit alas hak dan sudah dikuasai bahkan sebelum adanya penunjukkan kawasan hutan dan terdapat juga penguasaan dan pemanfaatan yang dilakukan setelah adanya penunjukkan kawasan hutan tetapi dijadikan sebagai objek penertiban oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Padahal jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, mekanisme penyelesaiannya seharusnya bukan dengan penertiban atau penyitaan, melainkan dilakukan dengan cara mengeluarkan tanah tersebut dari dalam kawasan hutan (terhadap tanah yang sudah dikuasai atau sudah ada alas hak sebelum adanya penunjukkan kawasan hutan) dan dilakukan dengan cara perhutanan sosial, izin pemanfaatan kawasan hutan, atau kerjasama konservasi (terhadap tanah yang dikuasai setelah adanya penunjukkan kawasan hutan).
This research aims to analyze and find a settlement mechanism based on the background of land tenure in forest areas controlled and utilized by the community for plantation activities after the issuance of Presidential Regulation Number 5 of 2025 concerning the Control of Forest Areas using applicable government regulations so that agrarian justice and legal certainty for the community can be achieved from the existence of control actions in the context of settlement of land tenure in forest areas.
The research method used is to combine normative juridical with empirical juridical research, namely this research not only studies the applicable laws and regulations but also looks at how the law is applied and functions in real life. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The collection of legal materials is carried out by conducting interviews with relevant sources and conducting an in-depth study of related laws and regulations. The analysis of legal materials uses qualitative analysis, which means conducting data analysis by understanding and interpreting the meaning of the information obtained, namely in the form of interview results and the results of secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials.
The results of the study show that there is land control in forest areas, especially conservation areas. Where several plots of land have been issued and have been controlled even before the designation of forest areas and there is also control and utilization that is carried out after the designation of forest areas but is used as an object of control by the Forest Area Control Task Force. In fact, if referring to Government Regulation Number 23 of 2021 concerning the Implementation of Forestry, the mechanism for resolving it should not be by regulation or confiscation, but by removing the land from the forest area (on land that has been controlled or there is already a basis of rights before the designation of forest areas) and carried out by means of social forestry, permits for the use of forest areas, or conservation cooperation (on land controlled after the designation of forest areas).
Kata Kunci : Penguasaan Tanah, Kawasan Hutan, Satgas PKH, Perpres PKH.