Kompatibilitas Kewajiban Negara dalam Tata Kelola Perubahan Iklim di Indonesia dengan Advisory Opinion oleh Mahkamah Internasional (ICJ)

Muhammad Zakiuddin Al Farisi, Andika Putra, S.H.,M.H.,LL.M.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengkonstruksikan kewajiban negara terhadap perubahan iklim iklim dalam Advisory Opinion Mahkamah Internasional, kemudian konstruksi itu dijadikan sebagai tolok ukur analisis kompatibilitas dengan rezim tata kelola perubahan iklim Indonesia. Isu ini menjadi penting karena tata kelola perubahan iklim di Indonesia semakin kompleks, terutama mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh negara dan sejauh mana negara bertanggung jawab atas perubahan iklim.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang bersifat deskriptif analitis. Data penelitian mencakup bahan hukum seperti instrumen hukum nasional dan internasional, instrumen implementasi, serta putusan-putusan pengadilan yang terkait. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum dibagi menjadi primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum diperoleh dari studi kepustakaan baik secara daring maupun luring. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, konstruksi kewajiban negara terhadap perubahan iklim dalam Advisory Opinion Mahkamah Internasional, dipetakan menjadi 4 (empat) bagian, yakni kewajiban substantif, kewajiban prosedural, prinsip, serta karakter dan ruang lingkup. Kemudian, hasil konstruksi tersebut diturunkan menjadi tolok ukur dalam menguji kompatibilitas tata kelola perubahan iklim Indonesia. Tolok ukur yang digunakan adalah jenis konstruksi yang bersifat operasional, yakni kewajiban substantif dan kewajiban prosedural. Pada bagian ini, ditemukan bahwa rezim tata kelola perubahan iklim di Indonesia kompatibel parsial dengan tolok ukur yang sudah ditetapkan. Hal ini karena sistem hukum nasional Indonesia telah memiliki fondasi normatif dan infrastuktur kelembagaan yang mendukung perlindungan iklim. Namun, banyak pengaturannya belum sepenuhnya mencapai derajat spesifikasi, kepastian, dan daya ikat menurut parameter tolok ukur. Oleh karena itu diperlukan kerangka hukum perubahan iklim sebagai payung yang mengikat dan menegaskan posisi perlindungan iklim secara rigid.

Kata Kunci: Kewajiban Negara, Advisory Opinion, Tata Kelola Perubahan Iklim, Kompatibilitas.

This research aims to construct the State's obligation regarding climate change as set out in the International Court of Justice (ICJ) Advisory Opinion, and then use that construction as a benchmark to test its compatibility with Indonesia's climate change governance regime. This issue is important because climate change governance in Indonesia is increasingly complex, particularly with respect to what the State must do and the extent to which the State is responsible for climate change.

This study is a normative-juridical research with a descriptive-analytical character. The research data include primary legal materials such a the ICJ Advisory Opinion, national and international legal instruments, implementation instruments, and relevant court decisions. The approaches used are the statutory approach and the conceptual approach. Legal materials are divided into primary, secondary, and tertiary. Legal materials are obtained through literature studies both online and offline. Data were analyzed quantitatively.

Based on the findings, the construction of the State's obligations on climate change in the ICJ Advisory Opinion can be mapped into four parts: substantive obligations, procedural obligations, principles, and characteristics and scope. The resulting construction is then derive into benchmarks for testing compatibility with Indonesia's climate change governance. The benchmarks applied are the operational components, namely substantive and procedural obligations. In this section, it is found that Indonesia's climate change governance is partially compatible with the established benchmarks. This is because Indonesia's national legal system already has a normative foundation and institutional  infrastructure that support climate protection. However, many regulations have not yet fully reached the required level of specificity, certainty, and binding force under the benchmark parameters. Therefore, a climate change legal framework is needed as an overarching, binding instrument to rigidly affirm the position of climate protection.

Kata Kunci : Kewajiban Negara, Advisory Opinion, Tata Kelola Perubahan Iklim, Kompatibilitas.