Kebijakan Politik Pemerintah Republik Indonesia dalam penyelesaian konflik Aceh masa transisi (1998-2003)

USMAN, Prof.Dr. Ichlasul Amal

2005 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia belum mampu menyelesaikan konflik Aceh, disebabkan beberapa kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah pada masa lalu dan sekarang. Kesalahan yang pernah dilakukan ketika pemerintahan Soekarno, berjanji pada masyarakat Aceh bahwa dengan menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Aceh akan mendapatkan perlindungan, kemakmuran dan otonomi yang luas untuk menjadikan sebuah propinsi. Tetapi janji tersebut tak pernah terealisasi dengan baik karena pemerintah meleburkan Propinsi Aceh menjadi bagian propinsi Sumatera Utara akibat kekecewaan ini rakyat Aceh melakukan pemberontakan dibawah pimpinan Tgk. Daud Beureueh. Kekecewaan rakyat Aceh terus terpacu, ketika pemerintah tidak mengadili pelaku pelanggaran HAM pada masa DOM. Hal ini mengundang ketidakpuasan masyarakat Aceh. Kebijakan pemerintah pusat dalam menangani konflik Aceh masih mengedepankan pendekatan militeristik. Biarpun di era roformasi ada beberapa kebijakan politik pemerintah Indonesia yaitu dikeluarkannya Undang- Undang No.44 tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang No.18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus. Namun kebijakan tersebut tidak bisa berjalan dengan baik karena pemerintah pusat juga memberlakukan Aceh dengan status operasi militer seperti Operasi Wibawa 99, Operasi Militer Terbatas, dan Darurat Militer. Pemberlakuan syariat Islam di Aceh mengalami kendala, setidaknya telah mengakibatkan munculnya beberapa hal. Diantaranya, adanya konflik kepentingan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Pemda NAD sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat menghendaki penerapan syariat Islam dapat menjadi obat penawar bagi pelbagai konflik yang melingkupi masyarakat, sementara masyarakat menginginkan penerapan syariat Islam dapat berkorelasi erat dengan peningkatan akuntabilitas, kapabilitas, dan kredibilitas aparatur Pemda dalam mengurus ragam masalah yang inheren dengan kesejahteraan rakyat.

The political wise of indonesian government yet solving the conflict in Aceh, it caused by some mistakes done by the government of indonesia in the early days and in the recent time. The first mistake’s done under authority of Soekarno’s governme nt, which promised to achenees that Aceh would be a part of NKRI. Aceh will get the protection, prosperity, and wide area of autonomy in order to be a province. But the promise was hasn’t any well realization, because Aceh was included into North Sumatera province. This disappointment made Acheness hold a revolt under leading of Tgk. Daud Beureueh. This disappointment goes bigger when the government judges the human rights trespassers during DOM held in Aceh. This caused the unsatisfation in the society. The government policy in solving the conflict still uses the militaristic approach. Even in Reformation time the government has made the regulation Number 44 in 1999 about realization of Daerah Istimewa Aceh and the regulation number 18 in 2001 about the local autonomy. But again, the policy has no realization because in the same time the government held many military operations in Aceh such as Operasi Wibawa in 1999, Operasi Militer Terbatas, And military emergency. The application of Islamic Sharia in Aceh facing many constraints, at least caused some unexpected situations, like the conflict of interest between the local government and the society. Aceh local government (PEMDA NAD) as the government officer of Indonesian government wants the application of Islamic sharia in Aceh to be bargaining media from many conflicts happened in the society. Meanwhile, the society want that application would effect to the accountability, capability, and the credibility of the local government in managing problems which are inherent to the prosperity of the society.

Kata Kunci : Kebijakan Politik, Indonesia 1998, 2003, Konflik Aceh, political policy, solving conflict, problem roots.