Kedudukan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha dalam Sistem Hukum di Indonesia sebagai Landasan Reformulasi Hukum Acara Persaingan Usaha untuk Mewujudkan Kepastian Hukum

MOHAMMAD REZA, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D.; Prof. Dr. Ningrum N. Sirait, S.H., M.LI.

2026 | Disertasi | S3 Ilmu Hukum

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kedudukan hukum persaingan usaha dalam sistem hukum Indonesia yang masih menyisakan perdebatan konseptual mengenai klasifikasinya sebagai hukum publik atau privat dan implikasinya terhadap hukum acara yang berlaku. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji kedudukan hukum persaingan usaha, menilai praktik penegakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), serta merumuskan kebutuhan pembaruan hukum acara persaingan usaha guna mewujudkan kepastian hukum. Permasalahan pokok yang diteliti meliputi karakter hukum persaingan usaha, tingkat kepastian hukum dalam penanganan perkara, dan urgensi reformulasi hukum acara persaingan usaha.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji norma hukum, praktik penegakan hukum, serta putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap, termasuk data empiris terkait penyelesaian perkara dan pemenuhan kewajiban pembayaran denda.

Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama, pertama, hukum persaingan usaha di Indonesia berada dalam rumpun hukum publik non-pidana yang bersifat administratif, dengan KPPU sebagai independent administrative body yang menjalankan fungsi quasi-judicial melalui kewenangan penyelidikan dan pemeriksaan administratif non pro-justitia. Kedua, penanganan perkara persaingan usaha berlangsung tepat waktu dan menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi, tercermin dari 75?ri total denda putusan KPPU yang berkekuatan hukum tetap telah dibayarkan. Ketiga, kedudukan hukum persaingan usaha dalam rumpun hukum publik non-pidana yang bersifat administratif memerlukan reformulasi komprehensif hukum acara persaingan usaha yang bersifat sui generis, berarah pada penerapan pembuktian negatif untuk mencari kebenaran materiil serta mendorong peran aktif KPPU menilai alat bukti secara bebas namun bertanggung jawab demi pelindungan kepentingan umum dan pemulihan iklim persaingan usaha yang sehat.

This research is driven by the ongoing conceptual debate concerning the position of business competition law within the Indonesian legal system, particularly its classification as public or private law and the implications thereof for the applicable procedural framework. The objectives of this study are to examine the legal position of business competition law, to assess enforcement practices conducted by KPPU, the Indonesian Competition Commission, and to formulate the necessity for reform of competition procedural law to achieve legal certainty. The main issues addressed include the legal character of business competition law, the level of legal certainty in case handling, and the urgency of procedural law reformulation.

This research employs a normative legal research method, using statutory, conceptual, and analytical approaches. Primary and secondary legal materials are qualitatively analyzed to examine legal norms, law enforcement practices, and KPPU decisions that have obtained legal force, including empirical data on case resolution and the fulfillment of administrative fine payment obligations.

The findings reveal three principal conclusions. First, business competition law in Indonesia falls within the realm of non-criminal public law of an administrative nature, with KPPU functioning as an independent administrative body exercising quasi-judicial authority through non pro-justitia administrative investigation and examination powers. Second, the handling of competition cases demonstrates timely resolution and a high level of compliance, as evidenced by the payment of 75% of the total administrative fines imposed under final and binding KPPU decisions. Third, the position of business competition law as non-criminal public administrative law necessitates a comprehensive and sui generis reformulation of competition procedural law, directed toward the application of a negative evidentiary approach to uncover material truth and to encourage an active yet accountable role of KPPU in freely assessing evidence for the protection of public interests and the restoration of a healthy competitive climate.

Kata Kunci : persaingan, acara, reformulasi