Respon pemerintah John Howard terhadap isu pengungsi di Australia

PRABHAWATI, Adhining Asih, Drs. Dafri Agussalim, MA

2005 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Penelitian ini memiliki dua tujuan: pertama, alasan-alasan yang mendasari penolakan Pemerintah John Howard terhadap kedatangan pengungsi ataupun pencari suaka ilegal di Australia. Kedua, meneliti apa saja cara yang dilakukan oleh Pemerintah John Howard untuk merespon isu pengungsi ataupun pencari suaka di Australia. Argumen-argumen yang diajukan yaitu: Pertama, alasanalasan yang mendasari penolakan Pemerintah John Howard terhadap kedatangan pengungsi ataupun pencari suaka di Australia karena adanya persepsi negatif terhadap keberadaan pengungsi ataupun pencari suaka dimana mereka dianggap sebagai pengganggu dan pengacau keamanan di Australia. Masalah pengungsi juga merupakan beban ekonomi di negara tujuan seperti yang terjadi di Australia. Selain itu, berbagai aksi teroris yang terjadi di beberapa negara yang bermula dari peristiwa 11 September 2001 di Amerika Serikat berdampak penolakan Pemerintah John Howard terhadap pengungsi ataupun pencari suaka ilegal yang datang ke Australia. Dengan adanya peristiwa berbagai aksi teroris tersebut maka Pemerintah John Howard melakukan propaganda terhadap publik Australia bahwa isu terorisme terkait erat dengan isu pengungsi. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap hak- hak pengungsi ataupun pencari suaka secara signifikan. Argumen kedua yaitu cara-cara yang dilakukan Pemerintah John Howard untuk merespon isu pengungsi di Australia yaitu memberlakukan kebijakan garis keras terhadap pengungsi ataupun pencari suaka ilegal. Kebijakan garis keras tersebut terbagi menjadi dua bagian yaitu bersifat legal formal dan bersifat politisasi. Kebijakan yang bersifat legal formal meliputi: memberlakukan undangundang keimigrasian yang baru, melakukan penahanan terhadap pengungsi ataupun pencari suaka ilegal di pusat-pusat penahanan di Australia, menjalin kerjasama dengan negara-negara Pasifik yang disebut Solusi Pasifik dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam bentuk konferensi, operasi militer dan pertukaran intelejen. Sedangkan kebijakan yang bersifat politisasi meliputi: propaganda Pemerintah John Howard terhadap pengungsi ataupun pencari suaka, Pemerintah John Howard memutarbalikkan fakta sebenarnya mengenai kejadian yang melibatkan pengungsi ataupun pencari suaka, Pemerintah John Howard tidak secepatnya menyelesaikan dan mengatasi masalah-masalah yang dialami pengungsi ataupun pencari suaka, menjadikan isu pengungsi ataupun pencari suaka untuk tema kampanye pada pemilihan umum tahun 2001 di Australia.

This research has two objectives: first to identify the underlying reason that John Howard’s government refused the refugees or asylum seekers in Australia; and second, to identify how John Howard’s government responds the refugees in Australia. The first argument that John Howard’s government refused the refugees or asylum seekers in Australia is that the government has a negative perception on the refugees or asylum seekers. They are thought to be troublemakers in Australia. Refugees have also put more economic burden on Australia. Beside that, such refusal to the refugees or asylum seekers by the Australian government seemed to result from terrorism in several countries as initiated by the terrorism on September 11, 2001 in the United States of America. John Howard’s government made some propaganda to Australian people that terrorism issue has been closely related with refugees. Such this propaganda has significantly affected the rights of the refugees or asylum seekers. The second argument is that in responding the refugees or asylum seekers in Australia, John Howard’s government enforces a strict policy on the illegal refugees or asylum seekers. The strict policy was divided into two parts: legal formal and policy of politicization. The legal formal policy include the enforcement of a new immigration law, arresting the illegal refugees or asylum seekers in Australia’s detention centers, having cooperation with Pacific countries named the Pacific Solution and having cooperation with other countries in the form of conferences, military operation, and intelligence exchange. Policy of politicization includes the propaganda by John Howard’s government on the refugees or asylum seekers. The propaganda distorts the facts on the refugees and asylum seekers. Beside that John Howard’s government does not overcome the problems experienced by the refugees and asylum seekers as soon as possible, and make the issue on the refugees and asylum seekers the political campaign theme for 2001 general election in Australia.

Kata Kunci : Kebijakan, Politisasi, Propaganda, Policy, Politicization, Propaganda