Trafficking di wilayah perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak

KARTIKASARI, Wahyuni, Dr. Purwo Santoso

2005 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apa saja penyebab-penyebab terjadinya trafficking (perdagangan manusia) di Kalimantan Barat, serta bagaimana pemerintah menanganinya. Penanganan juga dikaitkan dengan posisi propinsi Kalimantan Barat yang mempunyai wilayah perbatasan dengan Sarawak. Subyek penelitian adalah kondisi wilayah perbatasan Kalimantan Barat, meliputi kondisi geografis, kondisi ekonomi, pendidikan dan lain-lain, yang mungkin menjadi faktor pendorong terjadinya migrasi tenaga kerja dan mata rantai kegiatan TKI, meliputi fase-fase dan proses perekrutan hingga penempatan tenaga kerja, serta aktor atau lembaga- lembaga yang terlibat di dalam mata rantai kegiatan TKI dan trafficking. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua kelompok besar penyebab trafficking. Pertama, faktor- faktor kondisi wilayah perbatasan yaitu geografi dan topografi yang jauh dan terpencil, tingkat pendidikan dan pengetahuan yang kurang, kondisi ekonomi yang rendah, sarana dan prasarana yang tidak memadai, serta bekerjanya agen atau calo sebagai fenomena chain of migration. Kedua, trafficking terjadi pada setiap tahap dalam proses pengurusan TKI berupa kegiatan mencari calon tenaga kerja, mengirim, memindahkan, menampung, atau menerima tenaga kerja tersebut dengan ancaman, kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, dengan cara menipu, memperdaya (termasuk membujuk dan mengiming-imingi) korban akan gaji, kerja dan kesempatan hidup yang lebih baik di Sarawak, menyalahgunakan kekuasaan/wewenang (sebagai tokoh masyarakat, aparat pemerintahan, petugas yang berwenang untuk pengurusan TKI) atau memanfatkan ketidaktahuan, keingintahuan, kepolosan, ketidakberdayaan dan tidak adanya perlindungan terhadap korban (karena minimnya pengetahuan) atau dengan memberikan atau menerima pembayaran atau imbalan (sebagai calo) untuk mendapatkan ijin/persetujuan dari orang tua, wali atau orang lain yang mempunyai wewenang atas diri korban, dengan tujuan untuk menghisap dan memeras tenaga (mengeksploitasi) korban. Penanganan pemerintah pusat adalah dengan menyempurnakan prosedur pengurusan administrasi dan membentuk badan perlindungan bagi TKI, dan pemerintah daerah membangun sarana-prasarana penunjang kegiatan TKI di perbatasan.

This research is set to find out the causal factors of trafficking (on person) across the border of West Kalimantan and Sarawak, and the government policy toward the case. The subject matter of the research includes; the local geographic, economic and educational conditions of the West Kalimantan which might became the supporting factors to the chain of migration, and the institutional linkage of the labor market. There are two major reasons that make trafficking to happen. First is concerning the chain of migration which involve the geographic, economic and educational background of the labor’s according to which area they come from. Second, it is found that trafficking tends to happen in almost every step of the labor recruitment process; from labor-seeking, registration, transit, through the distribution and the employment of each labor. The main factor that lead trafficking happened is; because the most Indonesian labors who come from the remote area are ussualy less-educated, poor and less-civilized, which then easily be exploited by the labor-market dealer. To fight against the case, national government of Indonesia try to improve the procedures of administrative arrangement of labor recruitment, and to build the agency for labor security, while the local government of the West Kalimantan have been developing superstructures and infrastructures that could support and secure the Indonesian labors activities across the border.

Kata Kunci : Perbatasan Wilayah,Trafficking (Perdagangan Manusia),Kalimantan Barat, Trafficking, Indonesian labors, Border area.