Implementasi Prinsip Keseimbangan, Keadilan Dan Kewajaran Dalam Perjanjian Kredit (Studi Akta Perjanjian Kredit)
Jessica Vanessa Yoku, Dr. Ninik Darmini, S.H., M.Hum.
2026 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis implementasi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam perjanjian kredit khususnya dalam akta Akta Perjanjian Kredit Nomor: 02.- di Notaris CMN dan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 42.- di Notaris H, serta mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi kreditur dan debitur dari tidak terpenuhinya prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam perjanjian kredit.
Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Responden dalam penelitian ini adalah para kreditur dari pihak bank X dan bank Y serta Notaris CMN dan Notaris H yang mengesahkan Akta Perjanjian Kredit Konstruksi Nomor: 02.- dan Akta Perjanjian Kredit Nomor 42.-. Sedangkan narasumber dalam penelitian ini yakni akademisi di bidang hukum perbankan. Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Papua yaitu secara khusus di Kota Jayapura. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa implementasi prinsip kewajaran dalam perjanjian kredit khususnya dalam Akta 02 dan Akta 42 tergolong cukup baik. Hal ini ditandai dengan dicantumkannya ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit tidak bertentangan dengan norma-norma hukum dan praktik yang berlaku di masyarakat. Namun yang menjadi tantangannya adalah khususnya dalam Akta 42, implementasi prinsip keseimbangan dan keadilan masih kurang baik. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 18 Akta Perjanjian Kredit Nomor: 42.- di Notaris H yang tidak mencantumkan klausul untuk memberikan penyampaian secara tertulis kepada debitur apabila mau mengubah suku bunga. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian, Apabila prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran diabaikan, perjanjian kredit bukan hanya berpotensi merugikan debitur sebagai pihak yang lebih lemah, tetapi juga dapat menimbulkan akibat hukum yang signifikan yang terdiri dari akibat hukum bagi kreditur dan akibat hukum bagi debitur.
The purpose of this study is to identify and analyze the implementation of the principles of balance, justice, and fairness in credit agreements, particularly in Credit Agreement Deed Number: 02 executed before Notary CMN and Credit Agreement Deed Number: 42 executed before Notary H, as well as to identify and analyze the legal consequences for creditors and debtors arising from the non-fulfillment of the principles of balance, justice, and fairness in credit agreements.
This research falls under the category of descriptive empirical legal research. The data used consists of primary and secondary data. Data collection in this study was carried out through interviews and a literature review. The respondents in this study were creditors from Bank X and Bank Y, as well as Notary CMN and Notary H, who authenticated Construction Loan Agreement Deed No. 02.- and Loan Agreement Deed No. 42.-. Meanwhile, the informants in this study were academics in the field of banking law. This research was conducted in the Province of Papua, specifically in the city of Jayapura. Data analysis in this study was carried out using qualitative analysis methods.
Based on the results of the study, it is known that the implementation of the principle of fairness in credit agreements, particularly in Deed 02 and Deed 42, is quite good. This is indicated by the inclusion of provisions in credit agreements that do not conflict with legal norms and practices applicable in society. However, the challenge is that, particularly in Deed 42, the implementation of the principles of balance and fairness is still lacking. This can be seen in Article 18 of Credit Agreement Deed Number: 42.- at Notary Y, which does not include a clause to provide written notification to the debtor if there is a change in interest rates. Furthermore, based on the results of the study, if the principles of balance, fairness, and reasonableness are ignored, credit agreements not only have the potential to harm debtors as the weaker party, but can also have significant legal consequences for both creditors and debtors.
Keywords: principle of balance, principle of fairness, principle of reasonableness, credit agreement, credit agreement deed
Kata Kunci : prinsip keseimbangan, prinsip keadilan, prinsip kewajaran, perjanjian kredit, akta perjanjian kredit