Relasi Kuasa Negara dan Organisasi Masyarakat Sipil: Studi Kasus Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan di Indonesia

Nunung Dwi Nugroho, Prof. Dr. Suharko, S.Sos, M.Si; Dr. M. Falikul Isbah, G.D.Soc., M.A.

2026 | Disertasi | S3 Sosiologi

Disertasi ini menganalisis relasi antara negara dan organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam kebijakan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan (PE) berlandaskan agama di Indonesia. Meskipun pelibatan OMS secara normatif dipresentasikan sebagai bentuk kemitraan partisipatif dan inklusif, riset ini menunjukkan bahwa relasi tersebut beroperasi dalam konfigurasi relasi kuasa yang asimetris dan dibingkai oleh logika sekuritisasi. Penelitian ini mengajukan tiga pertanyaan utama: bagaimana dinamika kebijakan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan di Indonesia, bagaimana relasi negara dan OMS dijalankan dalam praktik, dan sejauh mana relasi tersebut memengaruhi otonomi serta fungsi kritis OMS. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus berganda dan analisis literatur, disertasi ini menemukan bahwa partisipasi OMS dalam kebijakan PE bersifat selektif dan bersyarat, ditentukan oleh legalitas formal, kesesuaian ideologis, serta tingkat penerimaan OMS terhadap narasi dan agenda keamanan negara. Negara mengadopsi bahasa kolaborasi, namun mengoperasikannya melalui mekanisme seleksi, pengendalian, dan normalisasi yang mempertahankan dominasi negara sekaligus membatasi ruang advokasi dan fungsi pengawasan OMS. Berdasarkan temuan tersebut, disertasi ini mengajukan konsep Selective Securitized Partnership (SSP) untuk menjelaskan bentuk kemitraan negara dan OMS yang secara formal terbuka, tetapi secara substantif dikendalikan melalui arsitektur kebijakan keamanan. Namun demikian, di tengah tekanan politis dan teknokratis, OMS mengembangkan praktik Resistensi Adaptif melalui kepatuhan selektif, negosiasi, dan pengelolaan jarak kritis dengan negara, guna mempertahankan otonomi terbatas serta keberlanjutan kerja mereka. Dengan demikian, disertasi ini berargumen bahwa relasi antara negara dan OMS dalam kebijakan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan berlandaskan agama di Indonesia merupakan interaksi yang kompleks, di mana relasi ini bukan semata tentang kooptasi negara, melainkan arena kontestasi di mana partisipasi, kontrol, negosiasi, dan resistensi berlangsung secara bersamaan.

This dissertation examines the relationship between the state and civil society organizations (CSOs) in policies aimed at preventing and countering religion-based violent extremism in Indonesia. Although the involvement of CSOs is normatively presented as a form of participatory and inclusive partnership, this study demonstrates that such relations operate within an asymmetrical configuration of power relations and are framed by the logic of securitization. The dissertation addresses three main questions: how the dynamics of policies for preventing and countering violent extremism have evolved in Indonesia; how state–CSO relations are enacted in practice; and to what extent these relations affect the autonomy and critical functions of CSOs. Employing a qualitative approach through a multiple case study design and literature analysis, this dissertation finds that CSO participation in violent extremism prevention and countering policies is selective and conditional, shaped by formal legality, ideological alignment, and the extent to which CSOs accept state security narratives and agendas. The state adopts the language of collaboration; however, it operationalizes such collaboration through mechanisms of selection, control, and normalization that sustain state dominance while simultaneously constraining the advocacy space and watchdog functions of CSOs. Based on these findings, this dissertation proposes the concept of Selective Securitized Partnership (SSP) to explain a form of state–CSO partnership that is formally open yet substantively governed through the architecture of security policy. Nevertheless, amid political and technocratic pressures, CSOs develop practices of Adaptive Resistance through selective compliance, negotiation, and the maintenance of critical distance from the state in order to preserve limited autonomy and sustain their work. Accordingly, this dissertation argues that the relationship between the state and CSOs in policies for preventing and countering religion-based violent extremism in Indonesia constitutes a complex interaction. Rather than being solely a process of state co-optation, this relationship represents a contested arena in which participation, control, negotiation, and resistance occur simultaneously.

Kata Kunci : Ekstremisme Berbasis Kekerasan Berlandaskan Agama, Relasi Negara dan Organisasi Masyarakat Sipil, Sekuritisasi, Kebijakan Keamanan